Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Klaim big data Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait jutaan data percakapan atau pemilih Indonesia ingin pemilu ditunda, dipertanyakan partai pendukung dan pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 2 periode ini.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak semua menteri dan pembantu Presiden Jokowi, agar tidak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.
Baca Juga:
Politisi PDIP Ragukan Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda
Menurut Hasto, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan, misalnya terkait minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri," kata Hasto.
Hasto meminta Luhut mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut secara akademis agar tidak membelah dan mengingatkan untuk menjadi seorang pembantu presiden fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.
"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” ujarnya.
Hasto mengimbau agar para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal, kata dia, Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
Hasto meminta pembantu presiden untuk melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
Seharusnya, kata Hasto, politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
"Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," ujarnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024.
"Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tanya Hasto.
Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Anak buah Megawati Soekarnoputri ini, mengajak agar semua pihak disiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat.
"Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi," ungkapnya.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, permintaan penundaan pemilu, berdasarkan big data yang dipegangnya, berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
Masih dari big data yang sama, pembantu Presiden Jokowi itu menjelaskan alasannya rakyat tidak berkenan uang Rp 110 triliun dipakai untuk penyelenggarakan kontestasi demokrasi. (Pon)
Baca Juga:
Para Pengamat Ragukan Klaim Big Data Luhut Minta Pemilu Ditunda
