Mula Akmal
MerahPutih.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan Warga Negara Indonesia (WNI) maju sebagai capres-cawapres meskipun belum genap berusia 40 tahun tetapi punya pengalaman sebagai kepala daerah menuai polemik.
Bahkan, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengajak seluruh anggota parlemen mengajukan hak angket untuk merespon putusan MK tersebut.
Baca Juga:
Maruarar Siahaan Sebut MK Bisa Kehilangan Kepercayaan dari Masyarakat
"Menggunakan hak konstitusi saya untuk melakukan hak angket ke Mahkamah Konstitusi," kata Masinton dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (31/10).
"Ini kita mengalami satu tragedi konstitusi paska terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya, itu adalah tirani konstitusi," imbuhnya.
Menurut Masinton, setiap legislator harus menegakkan konstitusi agar tak terjebak dalam iklim politik pragmatis. Dia mengajak seluruh legislator bersatu agar konstitusi tidak dipermainkan.
"Tentu bagi kita semua, bapak-ibu kita yang hadir di sini, sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak, dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatis politik sempit tersebut," ujarnya.
Baca Juga:
Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Jadi Pertaruhan Jimly Asshiddiqie
Sebelumnya, MK mengabulkan uji materi yang diajukan seorang mahasiswa asal Kota Solo bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Dia menggugat soal batasan usia capres-cawapres yang termaktub dalam pasal 169 huruf q UU Pemilu.
"Mengadili. Satu, mengabulkan permohononan pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 610 yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan dipilih melaluli pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Senin (16/10).
"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah," sambung Anwar. (Pon)
Baca Juga:
Survei: 59,3 Persen Publik Anggap Jokowi Tak Ikut Campur Soal Putusan MK
