Survei: 59,3 Persen Publik Anggap Jokowi Tak Ikut Campur Soal Putusan MK
Zulfikar Sy - Selasa, 31 Oktober 2023
Ilustrasi - Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/aa.
MerahPutih.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden memantik kontroversi. Polemik juga memunculkan persepsi ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait putusan tersebut.
Hasil survei Polling Institute berhasil memotret persepsi publik terkait kontroversi putusan MK. Usai melakukan wawancara kepada 1.207 responden melalui sambungan telepon dalam rentang 25-28 Oktober 2023, diketahui mayoritas publik tak menganggap Jokowi ikut terlibat dalam putusan MK.
“Mayoritas, 59,3 persen publik berpendapat Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam putusan tersebut. Publik juga menilai keputusan MK merupakan proses hukum yang lumrah,” kata Peneliti Polling Institute Kennedy Muslim, saat memaparkan hasil survei bertajuk "Peta Persaingan Elektoral Capres-Cawapres dan Parpol Pasca Penutupan Pendaftaran KPU" secara virtual, Selasa (31/10).
Baca Juga:
2 Hakim MK Ini Diminta jadi Saksi Kunci Dugaan Pelanggaran Etik Pasca Putusan Batas Usia Capres
Sebelum memotret persepsi tersebut, Polling Insitute lebih dulu membedah jumlah masyarakat yang mengetahui putusan MK. Hasilnya cukup tinggi, yakni sebanyak 50 persen mengetahui putusan MK terkait usia capres-cawapres.
Dari yang mengetahui, Kennedy menjelaskan, sebanyak 51,8 persennya menyatakan setuju dengan putusan MK. Sementara yang menilai sebaliknya mencapai 46 persen.
“Untuk seluruh responden baik yang mengetahui atau tidak, jumlah yang mendukung putusan MK mencapai 49,7 persen. Yang tidak setuju sekitar 40,4 persen,” ungkap Kennedy.
Baca Juga:
Majelis Kehormatan Percepat Putusan Laporan Pelanggaran Etik Hakim MK
Polling Institute kembali membedah. Dari 50 persen yang tahu, sebanyak 62,6 persennya juga menilai, putusan MK tak terkait dengan Jokowi.
“Ada 62,6 persen yang menilai tidak ada campur tangan Jokowi dalam putusan MK. Sementara yang menilai sebaliknya ada 32,1 persen,” ungkap Kennedy. (*)
Baca Juga:
BMKG Prediksi Sejumlah Kota Turun Hujan Ringan
Bagikan
Berita Terkait
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Kemenaker Tunda Pengumuman Upah Minimum 2026, Aturan Baru Masih Dibahas
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik