KSPSI Kawal UU Ciptaker hingga JHT Agar Berpihak kepada Kelompok Pekerja
Andika Pratama - Jumat, 25 Februari 2022
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jumhur Hidayat. Foto: KSPSI
MerahPutih.com - DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengukuhkan pengurus baru di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat. Pengukuhan pengurus periode 2022-2027 ini merupakan hasil Kongres ke-10 KSPSI pada (16/2) lalu.
Pada kesempatan itu, Jumhur meminta, anggota KSPSI tak melihat pemerintah dan pengusaha sebagai musuh namun mlainkan sebagai mitra.
Baca Juga
"Khususnya pengusaha, terlebih lagi pengusaha yang membangun kekuatan industrinya dari nol," sebut Jumhur.
Jumhur juga mengingatkan, anggota KSPSI masih punya tugas penting dalam agenda besar ketenagakerjaan Indonesia. Yaitu keberadan UU Cipta Kerja dengan segala turunannya termasuk Peraturan Menaker tentang Jaminan Hari Tua (JHT)
"Aturan (JHT) ini membuat kita mules membacanya dan mungkin pingsan bila diterapkan. Karena dana tersebut baru bisa cair setelah pekerja berusia 56 tahun walau pekerja di PHK misalnya masih 10 tahun lagi menuju usia pensiun," imbuh Jumhur.
Baca Juga
Serikat Buruh Mengadu ke Gibran, Minta Jokowi Bikin Aturan JHT Pro Rakyat
Jumhur meyakini, gerakan pekerja memiliki argumen dan rasionalitas. Sehingga diperlukan adanya kanal dialog dengan semua mitra.
"Dan hilangkan rasa 'mentang-mentang' pada diri semua pemangku kepentingan terutama dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR yang membuat Peraturan Perundang-undangan," jelas Jumhur.
Lalu, perlunya meningkatkan pentingnya membangun kerjasama dengan berbagai gerakan masyarakat sipil lainnya.
Seperti dengan serikat-serikat petani, nelayan, kaum miskin kota, pedagang kecil dan kaki lima, gerakan lingkungan hidup dan hak asasi manusia dan sebagainya.
"Pada dasarnya, bila kaum pekerja sejahtera dan berdaya beli tinggi, maka sektor-sektor ekonomi rakyat lainnya pun akan terangkat," harap Jumhur. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pemerintah Salahkan Undang-Undang Cipta Kerja Bikin Mudahnya Alih Fungsi Lahan di Bali
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Pemerintah Harus Pastikan Tidak Ada Kebingungan Mengenai Upah, Masyarakat Selalu Berharap Upah Naik
Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi