Hak Buruh

Belum Temui Titik Terang, PT Sritex Didesak Bayar Hak Eks Karyawan Rp 337 Miliar
Indonesia
Belum Temui Titik Terang, PT Sritex Didesak Bayar Hak Eks Karyawan Rp 337 Miliar
Soffi Amira - Selasa, 20 Mei 2025
Indonesia
Kawasan Balai Kota Jakarta Macet Imbas Demo UMP Buruh
Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 naik sebesar 8-10 persen.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Oktober 2024
Kawasan Balai Kota Jakarta Macet Imbas Demo UMP Buruh
Indonesia
KSPSI Kawal UU Ciptaker hingga JHT Agar Berpihak kepada Kelompok Pekerja
"Aturan (JHT) ini membuat kita mules membacanya dan mungkin pingsan bila diterapkan. Karena dana tersebut baru bisa cair setelah pekerja berusia 56 tahun walau pekerja di PHK misalnya masih 10 tahun lagi menuju usia pensiun," imbuh Jumhur.
Andika Pratama - Jumat, 25 Februari 2022
KSPSI Kawal UU Ciptaker hingga JHT Agar Berpihak kepada Kelompok Pekerja
Indonesia
Selama PPKM Darurat, KSPI Ungkap Banyak Buruh Jadi Korban Terpapar COVID-19
PPKM Darurat tidak efektif meskipun dilakukannya penyekatan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Juli 2021
Selama PPKM Darurat, KSPI Ungkap Banyak Buruh Jadi Korban Terpapar COVID-19
Indonesia
Diharapkan Pekerja, Cak Imin Minta Perusahaan Bayarkan THR
Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sejak 20 April hingga 10 Mei, terdapat 2.278 laporan, terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1.586 pengaduan THR.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Mei 2021
Diharapkan Pekerja, Cak Imin Minta Perusahaan Bayarkan THR
Indonesia
Kemenaker Terima Ribuan Laporan Terkait Penundaan THR
THR keagamaan merupakan pendapatan bukan upah yang wajib dibayarkan perusahaan. Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera melaporkan permasalahannya ke posko.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Mei 2021
Kemenaker Terima Ribuan Laporan Terkait Penundaan THR
Indonesia
LaNyalla Ingatkan Pengusaha Bayar THR
Pandemi menyebabkan sejumlah perusahaan gulung tikar. Dampaknya, tak sedikit buruh atau pekerja yang diberhentikan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 Mei 2021
LaNyalla Ingatkan Pengusaha Bayar THR
Indonesia
THR 100 Persen, Anak Buah Prabowo Sebut Kado Hari Buruh
Politisi yang memiliki panggilan Hergun menambahkan, aturan THR 100 persen bagi para pekerja/buruh ini diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pengusaha.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Mei 2021
 THR 100 Persen, Anak Buah Prabowo Sebut Kado Hari Buruh
Indonesia
Kelompok Buruh Tuntut Pembayaran THR Lebaran 2021 Dibayar Penuh
"Maka kami minta tidak ada lagi yang namanya mencicil untuk bayar THR," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4).
Andika Pratama - Senin, 05 April 2021
Kelompok Buruh Tuntut Pembayaran THR Lebaran 2021 Dibayar Penuh
Indonesia
Pemerintah Tak Naikkan UMP, Pengusaha dan Buruh Bisa Berunding
Pemerintah mesti membuat kebijakan yang tepat dalam menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2020
Pemerintah Tak Naikkan UMP, Pengusaha dan Buruh Bisa Berunding
Indonesia
Polisi Klaim KSP Bakal Fasilitasi Pertemuan Buruh dan Istana Soal UU Omnibus Law
Jika hanya sekedar menampung aspirasi hal itu sudah sering terjadi sejak Januari 2020
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2020
Polisi Klaim KSP Bakal Fasilitasi Pertemuan Buruh dan Istana Soal UU Omnibus Law
Indonesia
DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
Seluruh fraksi di panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPR RI bersama pemerintah sepakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2020
DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
Indonesia
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional
Sebanyak 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional.
Andika Pratama - Minggu, 04 Oktober 2020
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional
Indonesia
RUU Cipta Kerja Bakal Bikin Susah Pekerja
Amnesty Internasional Indonesia telah melakukan kajian terkait omnibus law. Hasilnya, terdapat tujuh pasal yang dianggap bermasalah dan rawan bagi eksistensi pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2020
RUU Cipta Kerja Bakal Bikin Susah Pekerja
Indonesia
Presiden Jokowi Pastikan Pembahasan Omnibus Law Ditunda
Presiden mengatakan penundaan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR mendalami substansi omnibus law itu. Selain itu, untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
Eddy Flo - Jumat, 24 April 2020
 Presiden Jokowi Pastikan Pembahasan Omnibus Law Ditunda