KPK Tetapkan Eks Pejabat Pemkab Subang Tersangka Gratifikasi

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana sebagai tersangka.

Heri diduga menerima gratifikasi bersama-sama dengan Bupati Subang Ojang Sohandi terkait pengangkatan calon pegawai negeri sipil.

Baca Juga:

KPK Bantu Pemda Papua Barat Tertibkan Aset P3D Rp4 Triliun

"KPK meningkatkan perkara ini ke penyidikan dengan satu tersangka HTS," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/10).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 16 April 2016. Saat itu, tim penindakan KPK menangkap beberapa orang termasuk jaksa dan Ojang.

"Ojang diduga menyuap jaksa untuk mengatur perkara korupsi penyalahgunaan anggaran pada program jaminan kesehatan nasional tahun anggaran 2014 di Dinas Kesehatan Subang," ujarnya.

Bupati periode 2013-2018 ini juga diduga menerima suap dan gratifikasi. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menghukum Ojang 8 tahun penjara. Dari kasus itu, KPK menemukan indikasi bahwa Ojang menerima gratifikasi bersama Heri. Jumlah gratifikasi yang diduga mencapai Rp9,6 miliar.

Uang itu diduga berasal dari pungutan liar pengangkatan CPNS Daerah periode 2014-2015. KPK juga menduga Heri menarik pungli dari pegawai honorer dengan iming-iming diangkat menjadi CPNS.

Baca Juga:

119 Kepala Daerah Jadi Pasien KPK, Paling Banyak dari Jabar dan Jatim

"Sejak April 2015, HTS mengumpulkan uang pungutan dari pegawai honorer dengan iming-iming akan menjadi calon pegawai negeri sipil daerah dari tenaga honorer kategori II dalam rekrutmen yang dibuka pada bulan April 2016," ujar Febri.

KPK menduga Heri memberikan Rp1,65 miliar dan dua bidang tanah senilai Rp2,44 miliar kepada Ojang. Sementara sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya, Heri disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Pon)

Baca Juga:

Periksa GM Hyundai, KPK Dalami Soal Izin PLTU Cirebon 2