OTT Bupati Ponorogo & Gubernur Riau Cermin Darurat Korupsi Daerah, Prabowo Didesak Ambil Langkah Radikal

MerahPutih.com - Operasi senyap KPK terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, baru-baru ini menjadi bukti kuat bahwa OTT masih menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi yang masih marak di tingkap pemerintahan daerah (Pemda).

Apalagi, KPK sebelumnya juga menciduk Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT. Eks Penyidik Senior KPK Praswad Nugraha dua kasus OTT terbaru ini sebagai alarm darurat korupsi yang melibatkan Kepala Daerah.

Baca juga:

KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan

“Ini adalah kedua kalinya KPK melakukan OTT terhadap kepala daerah dalam minggu ini. Fakta ini membuktikan bahwa OTT masih efektif. Siapa yang berani mengatakan dua kasus korupsi besar yang diungkap belakangan adalah hal remeh?” ujar Praswad dalam keterangannya, Minggu (9/11).

Menurut dia, maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan anggaran dan manajemen pemerintahan daerah. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan penanganan luar biasa dan reformasi menyeluruh.

“Ini kondisi darurat yang membutuhkan penanganan luar biasa. Ada yang salah dalam tata kelola alokasi anggaran dan manajemen daerah sehingga kepala daerah terus menjadi pelaku kejahatan,” tutur Praswad.

Baca juga:

OTT Gubernur Riau: Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' sampai Rp 7 Miliar

Praswad juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah radikal dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, perlu ada perintah tegas agar tidak ada lagi pihak yang menekan kepala daerah demi kepentingan non-anggaran.

“Presiden harus memerintahkan semua pihak untuk berhenti mengambil keuntungan dari daerah dan menggerogoti kepala daerah demi kebutuhan non-budgeter,” tandasnya. (Pon)