KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Tersangka TPPU
Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto di Gedung KPk, Selasa (7/3). Foto: MP/Ponco
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penerapan pasal pencucian uang merupakan pengembangan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang terlebih dulu menjerat Eko.
Baca juga:
KPK Sita Chevrolet Biscayne Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono
KPK mengantongi fakta-fakta bahwa Eko Darmanto diduga menyembunyikan dan menyamarkan asal usul kepemilikan hartanya. Oleh karena itu, KPK tidak segan menjerat Eko dengan pasal TPPU.
“Maka KPK tetapkan lagi yang bersangkutan dengan sangkaan TPPU,” kata Ali kata dalam keterangannya, Kamis (18/4).
Baca juga:
Terima Rp 58,9 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Prabowo Divonis 10 Tahun Bui
Ali melanjutkan penyidik telah mengumpulkan sejumlah alat bukti yang mengarah pada perbuatan pencucian uang Eko Darmanto. Sejumlah aset milik Eko juga telah disita oleh penyidik.
Baca juga:
“Pengumpulan alat bukti termasuk penyitaan berbagai aset bernilai ekonomis telah dilaksanakan tim penyidik,” kata Ali. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Milik Pertamina, KPK Uji Sampling di 15.000 Titik
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
Kantornya Digeledah Kejaksaan, Bea Cukai Anggap Bagian Pengumpulan Data
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi