Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) 2024–2025, Immanuel Ebenezer Gerungan mengklaim adanya keterlibatan partai politik dan organisasi masyarakat (ormas) dalam kasus dugaan pemerasan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Terdakwa menyebut salah satu petunjuk mengenai partai yang terlibat adalah memiliki huruf “K” dalam namanya. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut apakah huruf tersebut berada di awal, tengah, atau akhir nama partai.
“Sudah, itu dulu clue-nya,” kata Noel, sapaan akrab eks Wamenaker itu, kepada awak media di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin (26/1).
Baca juga:
Deretan Kendaraan Sitaan kasus K3 Kemnaker dipindahkan ke Rupbasan KPK
Ormas Juga Ikut Terima
Noel juga menyebut adanya ormas yang ikut menerima aliran dana. “Ormas-nya yang jelas tidak berbasis agama,” imbuhnya dilansir Antara.
Eks Wamenaker itu berharap dihukum mati apabila terbukti melakukan korupsi dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Alasannya, dia mengaku berkomitmen dan mendukung adanya hukuman mati terhadap para koruptor.
"Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya. Apa pun yang namanya korupsi basisnya pertama kebohongan, dasar dari korupsi adalah kebohongan," tuturnya.
Baca juga:
KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli dan Ida Fauziyah dalam Kasus Pemerasan Sertifikat K3
Mengaku Bersalah, Tapi
Sejauh ini, Noel mengaku bersalah dalam kasus pemerasan itu. Namun, dia ingin melihat letak kesalahan yang dimaksud Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaannya berada di mana.
Apalagi, lanjut dia, dalam dakwaan tidak ada pihak yang diperas dirinya maupun hasil pemerasan yang dinikmati dalam kasus tersebut. "Masa gembong dapatnya Rp 70 juta? Ini gue wamen apa staf wamen ini dapat Rp 70 juta doang," tandasnya. (*)
