Headline

KPK: Semoga Semangat Pemberantasan Korupsi HS Dillon Jadi Inspirasi Kita Semua

Eddy FloEddy Flo - Senin, 16 September 2019
 KPK: Semoga Semangat Pemberantasan Korupsi HS Dillon Jadi Inspirasi Kita Semua

Mantan komisioner Komnas HAM HS Dillon (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Harbrinderjit Singh (HS) Dillon. Pasalnya, Dillon semasa hidupnya berperan aktif sebagai sosok pejuang antikorupsi.

"Kami menyampaikan bela sungkawa terhadap berpulangnya salah satu pejuang HAM dan pegiat antikorupsi yang gigih mendukung KPK semasa hidupnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (16/9).

Baca Juga:

Mantan Komisioner Komnas HAM HS Dillon Meninggal Dunia

Menurut Febri, HS Dillon merupakan sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan dari lembaga antirasuah. Febri menyebut Dillon selalu ada di saat KPK butuh dukungan dan kritikan.

"Datang ketika KPK butuh dukungan, dan mengkritik ketika KPK perlu diingatkan," ujar Febri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah sampaikan belasungkawa atas meninggalnya HS Dillon
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Dengan kepergian sosok HS Dillon, Febri berharap semangat dan perjuangannya semasa hidup mampu menjadi inspirasi para generasi penerus dan pelurus bangsa dewasa ini.

"Semoga almarhum HS. Dillon mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Dan segala semangat pemberantasan korupsi dan perjuangan HAM yang semasa hidupnya dijalani semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua," tandasnya.

Baca Juga:

Kenangan HS Dillon Saat Perangi Korupsi Bersama KH Hayim Muzadi

HS Dillon yang lahir di Medan, Sumatera Utara meninggal dunia pada usia 74 tahun. Sejumlah jabatan yang pernah dia pegang antara lain Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1998-2003), Anggota Dewan Ekonomi Nasional (1999-2000), Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000-2001).

Selain itu, Dillon pun sempat menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Maret 2001-Oktober 2001) dan Utusan Khusus Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan (2011-2014).

Bahkan, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia (RI), almarhum juga menerima tanda jasa Bintang Mahaputra Utama dari pemerintah. Tanda jasa itu diserahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Kamis 13 Agustus 2015.(Pon)

Baca Juga:

Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin Tutup Usia

#HS Dillon #Komnas HAM #Komisi Pemberantasan Korupsi #Febri Diansyah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Bagikan