Eddy Flo
MerahPutih.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah korup bukan prestasi hebat. Menurut Tito, sistem politik yang ada saat ini memang menciptakan perilaku koruptif bagi kepala daerah.
Merespons hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya telah menangani lebih dari 120 kepala daerah yang dijerat atas kasus suap, pengadaan, perizinan serta pencucian uang.
Baca Juga:
10 Satpol PP DKI Dinonaktifkan Lantaran Bobol Uang Bank DKI Rp32 Miliar
Dari jumlah tersebut, lanjut Febri, hanya sekitar 49 kepala daerah yang diproses lantaran ditangkap dalam OTT. Pada 2018, lembaga antirasuah menangkap 22 kepala daerah dan pada 2019 sebanyak sembilan kepala daerah.
Febri menegaskan OTT maupun pengungkapan kasus melalui case buiding atau proses hukum terhadap kepala daerah menguak tabir adanya persoalan dalam Pilkada langsung.
"Jika tidak ada pengungkapan kasus korupsi daerah seperti ini, bukan tidak mungkin banyak pihak akan berpikir kondisi sedang baik-baik saja. Bahkan terkait pendanaan dalam kontestasi politik tidak menjadi perhatian yang serius," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (18/11).
Selain melakukan penindakan, KPK juga melakukan berbagai upaya pencegahan. Febri menyebut terdapat tiga upaya pencegahan utama yang dilakukan KPK terkait sistem politik Pilkada, yakni menggagas program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan APIP serta pencegahan di sektor politik, termasuk terkait pendanaan politik.
"Upaya pencegahan itu dilakukan, selain agar risiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah. Selain itu, yang terpenting adalah agar biaya proses Demokrasi yang tidak murah ini tidak justru menghasilkan korupsi yang akibatnya bisa jauh lebih buruk pada masyarakat," jelas dia.
KPK berprasangka baik atas pernyataan Tito sebagai upaya pemetaan masalah dan otokritik yang sedang dilakukan Kemendagri terkait korupsi Kepala Daerah. KPK berharap Kemendagri secara serius dapat menjadi partner yang kuat untuk mencegah korupsi di daerah.
"Tiga hal pokok upaya pencegahan yang digagas KPK tersebut sangat membutuhkan kontribusi konkrit dari Kemendagri dan instansi terkait lainnya," ujarnya.
Baca Juga:
KPK Cecar Anak Menteri Yasonna Soal Proyek di Dinas PUPR Medan
Meski berupaya membangun sistem pencegahan, KPK mengingatkan tak segan untuk tetap memproses kepala daerah maupun penyelenggara negara negara yang membandel. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tak boleh berdiam diri jika kejahatan terutama korupsi telah terjadi.
"Jika kejahatan telah terjadi dan buktinya cukup, penegak hukum tidak boleh kompromi apalagi membiarkan kejahatan terjadi. Apalagi tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
Anak Menteri Yasonna Akui Kenal dengan Tersangka Suap Wali Kota Medan
