KPK Didesak Pantau Anggaran COVID-19 di Daerah Rawan Penyelewengan Bansos

Merahputih.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo mendesak KPK ikut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di setiap daerah khususnya yang rawan penyelewengan bantuan sosial.

"Lalu pemerintah daerah (pemda) diharapkan memberikan pendampingan dan pendapat terkait kendala teknis yang dihadapi Satgas Penanganan COVID-19 dalam penyaluran maupun pendistribusian bansos," ujar Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/9).

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

Hal itu dikatakannya terkait data Kepolisian yang mencatat ada sebanyak 107 kasus penyelewengan bansos yang ditujukan bagi warga terdampak COVID-19 dan kasus terbanyak tercatat terjadi di wilayah Sumatera Utara dengan 39 kasus.

Bamsoet juga meminta Pemda mengevaluasi terutama terhadap data penerima secara berkala dan memperbaharui data masyarakat penerima bansos dan subsidi yang dipadankan dengan nomor induk kependudukan (NIK).

"Hal itu karena mengingat pembaharuan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan data penerima bansos dan subsidi tepat sasaran," jelas dia.

Baca Juga:

Anggaran Pemulihan Ekonomi 2021 Bikin Defisit APBN Tambah Lebar

Pemda dan Satgas Penanganan COVID-19 diharap memperhatikan masukan dari KPK yang menyatakan sejumlah penyaluran bansos dan subsidi yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu menurut dia, pemda harus berupaya optimal dan maksimal dalam menyalurkan dan mendistribusikan bansos secara merata kepada setiap warga yang terdampak COVID-19. (Pon)