Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Skenario pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah dipastikan akan berlanjut hingga 2021. Skenario ini bagian penanganan kesehatan dampak COVID-19 akan dilakukan bersamaan dengan program pemulihan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, saat masalah kesehatan tertangani, maka ekonomi akan kembali. Tetapi, masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap COVID-19.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021.
Baca Juga:
620 Relawan Daftar Uji Klinis Vaksin COVID-19
"Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal," katanya.
Berbagai upaya dilakukan agar pandemi tidak semakin membebani ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan sosial terus dilakukan hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022.
Upaya lainnya, lanjut Airlangga, meningkatkan usaha dan industri padat karya hingga 2022 serta menjalankan program restrukturisasi kredit UMKM dan menempatkan dana maupun penjaminan kepada sektor riil.
"Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja," ujar Airlangga.
Pemerintah juga telah menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk penguatan modal kerja kepada UMKM maupun korporasi. Hingga saat ini, dana yang sudah disalurkan perbankan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur.
Ia mengatakan program yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 bertujuan untuk menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian masyarakat.
Baca Juga:
Penumpang Melonjak, KAI Daop 8 Operasionalkan 6 Kereta Api Jarak Jauh
