Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggodok besaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2021. Pemerintah mengklai dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dalam negeri masih berlanjut.
Saat ini, biaya penanganan termasuk PEN COVID-19 tahun 2020 mencapai Rp695,20 triliun yang mengakibatkan APBN 2020 mengalami defisit 6,34 persen.
Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, alokasi PEN 2021 difokuskan untuk perlindungan sosial, UMKM, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk biaya perlindungan sosial misalnya diperkirakan nilainya tidak turun terlalu jauh dari alokasi anggaran PEN 2020 yang mencapai Rp203,9 triliun atau diperkirakan lebih besar dari alokasi normal mencapai sekitar Rp100 triliun.
Baca Juga:
45 Titik Kamera e-Tilang, Mulai dari Kota Tua hingga Halim
Ia mengatakan, alokasi yang besar untuk perlindungan sosial karena dipastikan masih banyak pengangguran dan kemiskinan yang terjadi pada tahun ini berlanjut pada tahun 2021.
“UMKM juga tetap akan kami dukung, sektoral dan pemda terutama yang labor intensive tetap akan dilanjutkan,” katanya seperti dilansir Kantor Berita Antara.
Program PEN yang berlanjut ini, bakal membuat defisit APBN 2021 berada di atas tiga persen atau lebih lebar dari usulan sebelumnya yakni 4,5-4,7 persen dari PDB setelah melalui konsultasi DPR dan banyak pihak.
“Kami merasa dan melihat dengan assessment kami itu (4,17 persen) tidak mungkin cukup untuk arah PEN yang kami harap terjadi,” katanya. (*)
Baca Juga:
Jenderal Kaki Tangan 'Joker' Ternyata Teman Angkatannya, Kabareskrim Janjikan Ini
