Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan yang cukup serius di 2026. Paling tidak ada empat risiko utama yang berpotensi membayangi perekonomian Indonesia pada 2026.
Center for Strategic and International Studies (CSIS) melansir, tantangan tersebut mencakup tekanan global, keterbatasan ruang fiskal dan moneter, meningkatnya pengangguran usia muda, serta potensi gejolak harga pangan dan energi.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengatakan, kombinasi faktor eksternal dan domestik membuat prospek ekonomi Indonesia ke depan sarat ketidakpastian.
Risiko pertama berasal dari kondisi ekonomi global yang diperkirakan masih melambat pada 2026. Mesin pertumbuhan utama dunia, terutama Amerika Serikat (AS) dan China dinilai belum menunjukkan pemulihan yang solid.
Baca juga:
China saat ini menghadapi tekanan deflasi sehingga realisasi pertumbuhan ekonominya dipertanyakan. Sementara AS dibebani defisit anggaran dan utang publik yang besar, yang turut mendorong tekanan inflasi. Perlambatan ekonomi juga terjadi di Eropa, termasuk Inggris dan Jerman, yang tengah menghadapi tekanan fiskal.
“Implikasinya, pertumbuhan ekonomi global 2026 akan sangat gloomy dan lebih lambat,” kata Deni.
Selain perlambatan pertumbuhan, ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang ketat dinilai semakin memperburuk kondisi global.
Eskalasi konflik geopolitik, pembatasan ekspor chip dan tanah jarang (rare earth) oleh sejumlah negara, serta kebijakan tarif resiprokal AS meningkatkan ketidakpastian dan mengganggu rantai pasok internasional.
Situasi tersebut berisiko memicu volatilitas pasar keuangan global dan mendorong arus modal keluar secara tiba-tiba dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengalami tekanan serupa. Meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencetak rekor tertinggi, arus modal asing justru mengalami outflow signifikan di pasar saham maupun obligasi.
Kondisi tersebut berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah serta membesarnya defisit neraca pembayaran, yang pada akhirnya menekan cadangan devisa.
Risiko kedua bersumber dari kondisi domestik, khususnya pada sisi fiskal dan moneter. Deni menilai stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah sejauh ini belum memberikan dorongan pertumbuhan yang optimal, sementara penerimaan pajak justru tidak mencapai target.
“Di saat belanja meningkat, penerimaan tidak tercapai. Ini mendorong defisit fiskal membesar dan berisiko mendekati, bahkan melampaui batas 3 persen dari PDB,” ujarnya.
Tekanan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang, terutama dengan jatuh tempo utang pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp700-800 triliun per tahun.
Di tengah persaingan pembiayaan global yang semakin ketat, biaya utang Indonesia dinilai masih tinggi akibat premi risiko yang besar.
Risiko ketiga yang disoroti CSIS adalah meningkatnya pengangguran, terutama di kalangan usia muda dan terdidik.
Meski tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, kualitas lapangan kerja dinilai memburuk karena sebagian besar penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor informal.
Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Sepanjang 2025, sekitar 80 ribu pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
“Pengangguran muda dan terdidik ini berbahaya. Mereka melek digital, vokal, dan jika tidak terserap pasar kerja, bisa menjadi discontent yang sewaktu-waktu meletup seperti bom waktu,” kata Deni.
Risiko keempat berkaitan dengan potensi gejolak harga pangan dan energi. Meski inflasi umum masih terjaga, tekanan pada komponen volatile food terus meningkat, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Gangguan produksi akibat bencana alam di sejumlah daerah juga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan strategis seperti beras. Di sisi lain, volatilitas harga energi dinilai masih menjadi ancaman, seiring ketegangan geopolitik global dan stimulus besar yang dikeluarkan China.
Menurut Deni, kenaikan harga energi dapat menekan inflasi domestik dan daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi secara tepat.
Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, CSIS menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dengan memprioritaskan pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar guna menjaga ekspektasi pasar di tengah guncangan eksternal dan risiko arus modal keluar.
Kedua, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi belanja untuk mempersempit defisit, sekaligus memperpanjang tenor utang dan mengurangi ketergantungan pada surat utang jangka pendek yang berbiaya tinggi.
Ketiga, penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan melalui penyelarasan penerbitan obligasi, pembelian surat utang oleh bank sentral, serta kebijakan suku bunga tanpa mengorbankan independensi Bank Indonesia (BI).
Keempat, dukungan harus diarahkan pada sektor-sektor padat karya yang mengalami peningkatan PHK, disertai perluasan program pasar tenaga kerja aktif serta percepatan reskilling bagi pekerja muda dan terdidik yang rentan menganggur.
Kelima, penguatan perlindungan sosial, diversifikasi sumber impor, serta pembangunan cadangan strategis dinilai penting untuk meredam volatilitas harga pangan dan energi.
Dan keenam, pemerintah didorong memanfaatkan periode harga energi yang lebih rendah untuk mereformasi subsidi dan mengalihkan belanja ke investasi yang meningkatkan produktivitas serta mendukung transisi hijau.
