Penurunan Daya Beli Warga Akibat Pekerja Sektor Formal Minim

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Penurunan Daya Beli Warga Akibat Pekerja Sektor Formal Minim

Suasana Pusat Grosir Pasar Tanah Abang Jakarta Jelang Lebaran

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Desember 2025, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 yang berada pada level optimis atau lebih dari 100, yakni sebesar 123,5.

Meskipun demikian, angka tersebut turun 0,5 poin dibandingkan IKK November 2025 yang tercatat sebesar 124.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan formal menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat tahun ini.

“Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,” ujar Bhima Yudhistira.

Baca juga:

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat

Selain itu, ia mengatakan, harga komoditas yang cenderung naik menjelang Ramadhan juga dapat menjadi faktor penekan daya beli konsumen.

Ia menuturkan, meskipun produksi sejumlah bahan pokok tercatat surplus, salah satunya beras, tapi suplai komoditas tersebut juga dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini semakin masif diimplementasikan dengan anggaran yang melonjak hampir 5 kali lipat dibandingkan 2025.

“Itu akan menciptakan atau akan men-trigger (memicu) kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” kata Bhima.

Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat tersebut, pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan yang amat berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah agar dapat mendorong konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan yang efektif.

Pihaknya menyarankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipangkas menjadi 8-9 persen untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan belanja.

Transmisi penurunan suku bunga juga perlu dipercepat, sehingga nasabah yang tengah mencicil pembayaran, misalnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit kendaraan bermotor, bisa mendapatkan nominal cicilan yang lebih rendah.

“Selain itu juga yang perlu dilakukan adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi fiskal yang lebih agresif dengan defisit yang lebar itu sebenarnya harus dicek apakah kualitas belanjanya bisa mendorong penciptaan lapangan kerja,” imbuh Bhima.

#Daya Beli #Ekonomi Indonesia #Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bank Jakarta Ingin Jadi Financial Operating System, Hubungkan Warga, UMKM, dan Investor
Dirut Bank Jakarta memaparkan empat strategi utama untuk membangun ekosistem keuangan kota, mulai dari inklusi keuangan, UMKM, perumahan hingga investasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Bank Jakarta Ingin Jadi Financial Operating System, Hubungkan Warga, UMKM, dan Investor
Indonesia
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
DPR mendesak pemerintah memulihkan kepercayaan investor setelah IHSG turun ke 5.644,23, rupiah menembus Rp 18.041 per dolar AS, dan capital outflow mencapai Rp 66,20 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Purbaya Tetap Menjabat Menkeu, Belum Ada Rencana Reshuffle
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menjabat Menteri Keuangan. Istana juga membantah adanya rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Mensesneg Tegaskan Purbaya Tetap Menjabat Menkeu, Belum Ada Rencana Reshuffle
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Pelemahan rupiah hingga Rp18.050 per dolar AS menjadi sorotan DPR. Wakil Ketua DPR meminta pemerintah serta Bank Indonesia memperkuat langkah stabilisasi ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Bank Indonesia menjelaskan pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp 18.043 per dolar AS. Faktor geopolitik Timur Tengah, arus modal keluar, hingga kebutuhan domestik menjadi pemicunya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Indonesia
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjalankan transformasi ekonomi nasional dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Indonesia
Indonesia Rajai Pasar Keuangan Digital, Trader Butuh Platform yang Stabil dan Responsif
Indonesia merupakan rumah bagi komunitas trader forex dan komoditas yang berkembang pesat dan semakin sophisticated.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Indonesia Rajai Pasar Keuangan Digital, Trader Butuh Platform yang Stabil dan Responsif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Prediksi Indonesia Akan Bangkrut Tahun 2030 Gara-gara Terlilit Utang
Ini dalam informasi yang diunggah akun Facebook “Herna Rizky”.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: ASEAN Prediksi Indonesia Akan Bangkrut Tahun 2030 Gara-gara Terlilit Utang
Indonesia
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Mata uang seperti Ringgit Malaysia, Euro, Swiss Franc, hingga beberapa mata uang negara berbasis komoditas dan emerging markets justru menunjukkan penguatan terhadap dolar AS
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Indonesia
Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Gedung, Prabowo: Jangan Bangun Kantor Megah Kalau Tidak Produktif
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program produktif pencipta lapangan kerja dibanding pembangunan kantor megah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Gedung, Prabowo: Jangan Bangun Kantor Megah Kalau Tidak Produktif
Bagikan