Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah mencatatkan 31 Desember 2025, defisit APBN 2025 tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Sementara di saat yang sama, beban pembiayaan pemerintah justru semakin mahal.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mewanti-wanti target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tahun 2026 berisiko tidak tercapai apabila persoalan fiskal tidak segera dibenahi.
Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 semakin besar di tengah kebijakan pengetatan belanja pemerintah, yang menyulitkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
"Pada tahun ini menurut saya juga ada kemungkinan permasalahan fiskal. Ini bukan hanya masalah misalokasi, tetapi juga pada sustainability ataupun juga keberlanjutan fiskal," kata Yose di Jakarta, Selasa (21/1).
Baca juga:
Diversifikasi Investasi Global Jadi Pilihan Investor Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Ia menyoroti defisit anggaran yang sudah mendekati 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), level yang relatif jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Tekanan fiskal juga diperberat oleh kewajiban belanja yang tertunda dari tahun sebelumnya, seperti pembayaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) yang baru direalisasikan pada tahun ini. Akumulasi beban itu berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah.
"Kebanyakan belanja yang ada itu banyak yang masih belum dibayarkan, belum disisihkan. Dibayarkan baru tahun ini, misalnya untuk subsidi BBM," ujarnya.
Ia menegaskan, jika tekanan tidak tertangani, dampaknya tidak hanya mengganggu jalannya pemerintahan, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas layanan publik. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah transfer ke daerah.
"Padahal public services di daerah itu sangat tergantung sekali kepada transfer dari Jakarta," katanya.
