MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 29,29 triliun hingga 30 Juni 2026 atau 41 persen dari target Rp 71,45 triliun. Pada periode yang sama, belanja daerah terealisasi Rp 24,73 triliun atau 33,30 persen dari pagu Rp 74,28 triliun.
Kinerja APBD hingga Triwulan II 2026 tersebut, menopang keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional. Pemprov DKI juga terus mempercepat belanja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,
ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7).
Selain pendapatan dan belanja daerah, penerimaan pembiayaan telah terealisasi Rp 5,82 triliun atau 58,92 persen dari target. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 574,9 miliar atau 8,17 persen dari pagu.
Baca juga:
Gubernur Pramono: Lomba Digitalisasi Pasar Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 5,18 Persen
Percepatan pelaksanaan program juga terlihat dari 118.161 paket pengadaan yang telah diselesaikan hingga akhir Triwulan II. Paket yang masih berproses terus dipantau dan dipercepat agar pembangunan berjalan tepat waktu.
Kinerja fiskal tersebut didukung perekonomian Jakarta yang tumbuh positif. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan (year on year/yoy), ditopang konsumsi masyarakat, aktivitas dunia usaha, dan optimisme pelaku ekonomi. Perdagangan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar, diikuti jasa keuangan dan industri pengolahan.
Kepercayaan konsumen juga tetap tinggi. Indeks Keyakinan Konsumen pada Juni 2026 berada di level 144,4, sedangkan penjualan riil meningkat 8,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Mobilitas masyarakat melalui transportasi publik turut menunjukkan peningkatan. Pada Triwulan II 2026, jumlah pengguna transportasi umum mencapai 230,8 juta penumpang atau tumbuh 9,70 persen secara tahunan.
Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Karena itu, kami terus memperkuat konektivitas melalui transportasi publik, menghadirkan berbagai kegiatan yang menggerakkan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara,
tandas Pramono.
Stabilitas daya beli ditopang inflasi Jakarta yang terkendali. Pada Juni 2026, inflasi tercatat 2,78 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan masih berada dalam rentang sasaran nasional.
Kondisi tersebut didukung kebijakan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi publik secara konsisten.
Jakarta juga mempertahankan posisinya sebagai tujuan investasi terbesar di Indonesia. Realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp 173,6 triliun, tumbuh 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Nilai tersebut berkontribusi 17,20 persen terhadap total investasi nasional. Pemprov DKI Jakarta terus memperbaiki iklim usaha melalui pendampingan pelaku usaha, fasilitasi peluang investasi baru, serta pengembangan investasi hijau.
Salah satu proyek yang terus dipercepat adalah Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah sekaligus mengembangkan infrastruktur perkotaan yang lebih berkelanjutan.
Pemprov DKI juga memperkuat kualitas tenaga kerja untuk memastikan pertumbuhan ekonomi diikuti perluasan kesempatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 6,03 persen.
Penurunan tersebut didukung Program Padat Karya, magang bagi lulusan SMA dan sederajat, pelatihan reguler, serta layanan pelatihan bergerak melalui Mobile Training Unit.
Kami ingin memastikan pembangunan Jakarta berlangsung secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas layanan publik, dan terjaganya kesejahteraan seluruh warga,
tegas Pramono. (Asp)

