KPK Belum Terima Salinan Putusan PK Penyuap Eks Ketua MK Akil Mochtar

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menerima salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) mantan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun alias Umar Samiun.

Mahkamah Agung (MA) diketahui mengabulkan PK yang diajukan penyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tersebut. Sedianya Umar menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 9 bulan. Namun MA memotong masa hukuman Umar menjadi 3 tahun penjara.

Baca Juga:

Akil Mochtar Tak Pernah Terima Uang dari Bupati Buton

"Salinan putusan PK untuk terdakwa Umar Samiun belum kami terima. Mungkin sedang dalam proses. Tapi, KPK sudah koordinasi dengan pihak humas MA (Mahkamah Agung)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).

Febri juga mengklarifikasi informasi sumir soal vonis bebas Umar Samiun yang dilontarkan oleh kuasa hukum Umar, Dian Farizka. Dia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Jadi informasi yang seolah-olah mengatakan putusan PK di MA terhadap terdakwa Umar Samiun adalah vonis bebas tidak benar," ujarnya.

Menurut Febri, informasi yang benar adalah pada putusan PK tetap terdakwa melakukan korupsi, yaitu melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor dan dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda Rp150 juta.

"Putusan telah dijatuhkan pada hari Kamis, 12 Desember 2019 lalu oleh Majelis Hakim yang dipimpin Suhadi," pungkas Febri.

Umar Samiun mengajukan permohonan PK dalam kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Buton di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011. Saat sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11 April 2019, Umar mengajukan PK karena memiliki bukti baru dan adanya kekeliruan hakim.

Umar Samiun sebelumnya divonis 3 tahun 9 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan. Ia dinyatakan terbukti menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton di MK pada 2011.

Umar memberikan uang sebesar Rp1 miliar ke Akil. Suap itu diduga untuk memengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor: 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2011.

Baca Juga:

KPK Eksekusi Fahd Fouz dan Samsu Umar

Umar awalnya kalah dalam Pilkada Bupati Buton pada 2011. Atas keputusan tersebut, Umar Samiun mengajukan gugatan ke MK.

MK mengeluarkan putusan sela yang menyatakan perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Hasilnya, Umar Samiun dan Bakry mendapat perolehan suara sah terbanyak. Setelah kemenangan itu, Akil disebut menagih uang ke Umar.(Pon)

Baca Juga:

MA Potong Hukuman Penyuap Eks Ketua MK Akil Mochtar