Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Mabes Polri perlu turun tangan karena Polda Kalimantan Barat tak maksimal dalam menangani eskalasi sebelum peristiwa perusakan itu terjadi.
"Kami menganggap sekarang itu tidak bisa dilakukan secara maksimal oleh polda di sana," ujar Anam dalam konferensi pers, Senin (6/9).
Baca Juga:
Polisi Tangkap 10 Pelaku Perusakan Rumah Ibadah Jamaah Ahmadiyah di Sintang
Desakan Komnas HAM agar Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus ini adalah sebagai antisipasi supaya peristiwa serupa tak terjadi di wilayah lain.
Anam beralasan bahwa perusakan tempat ibadah milik Ahmadiyah di Sintang mempunyai tipologi yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya.
Misalnya, peristiwa perusakan tempat ibadah milik Ahmadiyah terjadi di sebuah wilayah yang sulit diakses.
Selanjutnya, informasi perusakan tersebut langsung ramai di media sosial tak lama setelah perusakan terjadi. Akibatnya, perusakan serupa pun terjadi di banyak tempat.
"Karenanya kami mendorong ini kasus diambil alih Mabes Polri untuk memastikan tidak boleh terjadi peristiwa yang sama di Kalimantan maupun di seluruh wilayah nusantara," tegas Anam.
Ia juga mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri itu merupakan salah satu akar diskriminasi yang terus dihadapi Ahmadiyah.
"Sejak awal Komnas HAM mendorong SKB ini dibatalkan," ujar Anam.
Anam mengatakan, apabila negara memang berkomitmen terhadap HAM dan hukum, sudah sepatutnya SKB tersebut dicabut.
Sebaliknya, apabila SKB tak segera dicabut, tindakan diskriminasi terhadap Ahmadiyah dikhawatirkan akan terus berulang.
"Cabut SKB itu karena faktanya adalah banyak kekerasan yang terjadi. Banyak tindakan diskriminasi yang terjadi," tegas Anam.
Terkait kasus perusakan tempat ibadah dan bangunan milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, Anam mengungkapkan bahwa banyak kasus serupa yang sebetulnya tak muncul di publik.
"Yang enggak muncul di publik juga banyak sebenarnya. Mulai dari tindakan-tindakan yang sederhana," katanya.
Baca Juga:
Perusakan Masjid Ahmadiyah, DPR Minta Masyarakat tidak Terprovokasi
Di samping SKB, Anam juga menyebut bahwa permasalahan diskriminasi lain yang dihadapi Ahmadiyah adalah terkait keberadaan aturan pendirian rumah ibadah.
Menurutnya, persoalan pendirian rumah ibadah banyak dihadapi Ahmadiyah di sejumlah wilayah.
"Itu dipersoalkan walaupun pendirian rumah ibadah tidak hanya dihadapi oleh teman-teman jemaah Ahmadiyah, tapi juga kelompok minoritas yang lain. Ini penting untuk dievaluasi," imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9).
Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan. (Knu)
Baca Juga:
Ratusan TNI-Polri Amankan TKP Perusakan Rumah Ibadah Jemaat Ahmadiyah di Sintang
