Komnas HAM Diminta Independen dalam Kasus Penembakan Laskar FPI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 21 Desember 2020
Komnas HAM Diminta Independen dalam Kasus Penembakan Laskar FPI

Para tokoh mendampingi keluarga enam laskar FPI tewas dalam penembakan ke Komnas HAM. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perwakilan keluarga enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas dalam penembakan aparat kepolisian beberapa waktu lalu, di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Keluarga datang ke Komnas HAM untuk memberikan bukti baru dan keterangan terkait tewasnya enam orang yang tengah mengawal Rizieq Shihab itu.

Mereka datang dengan didampangi para tokoh dari mulai politisi PKS hingga Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif, termasuk kuasa hukum Azis Yanuar dan ketua Bantuan Hukum FPI Sugito.

Baca Juga:

Staf Kedubes Jerman Sowan ke Markas FPI, TB Hasanuddin Sindir Etika Berdiplomasi

Selain itu, tokoh-tokoh lain yaitu Mardani Ali Sera yang merupakan polisi PKS, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, hingga menantu Rizieq Shihab yakni Hanif Alatas.

Mereka semua kemudian langsung bergegas masuk ke dalam kantor Komnas HAM untuk memberikan keterangan juga bukti versi mereka.

Sementara itu, mereka memilih untuk memberikan keterangan kepada awak media usai bertemu dengan tim investigasi Komnas HAM.

Adapun ketua tim penyelidikan Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, kedatangan para keluarga korban untuk memberikan penjelasan terkait tewasnya enam laskar yang ditembak mati aparat kepolisian dalam bentrokan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 50.

"Dari kemarin menginformasikan bahwa mereka didampingi kuasa hukum dan didampingi oleh para tokoh," ujar Anam.

  Keluarga enam laskar FPI tewas dalam penembakan mendatangi Komnas HAM. (Foto: MP/Kanugrahan)
Keluarga enam laskar FPI tewas dalam penembakan mendatangi Komnas HAM. (Foto: MP/Kanugrahan)

Politisi PKS Mardani Ali Sera menyatakan bahwa peristiwa penembakan enam laskar FPI harus menjadi pelajaran semua pihak.

"Saya mendampingi keluarga korban untuk bertemu dengan komisioner Komnas HAM. Tujuannya, agar kasus meninggalnya enam laskar FPI terus berjalan dan menjadi pelajaran bagi kita semua," kata Mardani.

Sementara itu, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif yang juga hadir mengungkapkan bahwa keluarga dan pengacara akan menyerahkan beberapa data hasil penelusuran terkait meninggalnya enam anggota laskar FPI tersebut.

Selain menyerahkan data, keluarga korban akan memberikan keterangan kepada komisioner Komnas HAM.

"Sekaligus juga, keluarga korban akan memberikan keterangan terkait meninggalnya enam syuhada," ungkap Slamet.

Baca Juga:

Ini Bukti Baru yang Dibawa Keluarga 6 Laskar FPI ke Komnas HAM

Slamet berharap, agar Komnas HAM dapat bekerja secara independen dan adil dalam memecahkan kasus tersebut.

Pihaknya mendukung Komnas HAM secara penuh untuk menggali informasi atas kasus meninggalnya enam pengawal Rizieq Shihab itu.

"Kita mendukung dan berharap Komnas HAM bekerja independen, tidak terpengaruh pihak mana pun dan adil," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: FPI Tangkap Anggota BIN di Pesantren Rizieq

#Front Pembela Islam (FPI) #Komnas HAM
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Keenam lembaga HAM negara itu juga menegaskan pembentukan tim pencari fakta ini bukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Indonesia
Komnas HAM Minta Polda Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Arya
Polisi menyimpulkan bahwa Arya Daru meninggal dunia bukan karena pembunuhan atau tindak pidana lain
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
Komnas HAM Minta Polda Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Arya
Indonesia
Temuan Komnas HAM di Balik Persekusi Retreat Kristen di Cidahu Sukabumi, Pengusiran hingga Perusakan
Tindakan persekusi terjadi karena adanya penolakan oleh sebagian warga sekitar yang merasa terganggu dengan kegiatan kerohanian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 Juli 2025
Temuan Komnas HAM di Balik Persekusi Retreat Kristen di Cidahu Sukabumi, Pengusiran hingga Perusakan
Indonesia
Pembubaran Retreat Keagamaan di Sukabumi Dinilai sebagai Bentuk Pelanggaran HAM dan Intoleransi
Komnas HAM mengecam keras pengusiran dan pembubaran paksa retreat remaja Kristen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
Pembubaran Retreat Keagamaan di Sukabumi Dinilai sebagai Bentuk Pelanggaran HAM dan Intoleransi
Indonesia
Bantah Fadli Zon, Komnas HAM Ungkap Bukti Kekerasan Seksual saat Peristiwa Mei 98
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyatakan tidak ada perkosaan dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dinilai tidak tepat.
Frengky Aruan - Senin, 16 Juni 2025
Bantah Fadli Zon, Komnas HAM Ungkap Bukti Kekerasan Seksual saat Peristiwa Mei 98
Indonesia
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel
Komnas HAM bakal menuju Raja Ampat. Tujuannya adalah menyelidiki dugaan intimidasi hingga pelanggaran tambang nikel.
Soffi Amira - Jumat, 13 Juni 2025
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel
Indonesia
Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal
Proyek tambang nikel di Raja Ampat berpotensi melanggar HAM. Bahkan, kasus ini bisa memicu konflik horizontal.
Soffi Amira - Jumat, 13 Juni 2025
Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal
Indonesia
TNI AD Anggap 'Sentilan' Komnas HAM soal Insiden Ledakan Garut sebagai Masukan
Temuan Komnas HAM mengungkap, 21 warga sipil dipekerjakan bantu pemusnahan amunisi dengan upah harian Rp 150 ribu dan tidak dibekali alat pelindung diri (APD).
Frengky Aruan - Minggu, 25 Mei 2025
TNI AD Anggap 'Sentilan' Komnas HAM soal Insiden Ledakan Garut sebagai Masukan
Indonesia
Komnas HAM Temukan 21 Buruh Sipil Dibayar Rp 150 Ribu Saat Ledakan Garut, TNI Angkat Suara
Para pekerja sipil itu disebut sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja dalam proses pemusnahan amunisi, tetapi secara otodidak.
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Komnas HAM Temukan 21 Buruh Sipil Dibayar Rp 150 Ribu Saat Ledakan Garut, TNI Angkat Suara
Indonesia
Komnas HAM Investigasi Kasus Tragedi Pesta Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi
Lembaga HAM negara itu mendesak adanya investigasi lebih lanjut.
Wisnu Cipto - Jumat, 02 Mei 2025
Komnas HAM Investigasi Kasus Tragedi Pesta Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi
Bagikan