Komjen Idham Azis Janji Penanganan Demo Lebih Humanis, Polwan Jadi Garda Terdepan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 30 Oktober 2019
Komjen Idham Azis Janji Penanganan Demo Lebih Humanis, Polwan Jadi Garda Terdepan

Idham Azis (depan kedua dari kiri) saat menjabat Kapolda Metro Jaya dalam pengamanan pergantian tahun baru di Monas Jakarta. (ANTARA/Taufik Ridwan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon Kapolri Komjen Idham Azis memastikan di era kepemimpinannya kelak, Polri akan lebih humanis dalam menangani aksi unjuk rasa.

Ia menjelaskan, Polri senantiasa mengedepankan penangan persuasif.

Baca Juga:

Idham Azis Gagal Patuhi 'Dateline' Jokowi Ungkap Kasus Novel Versi WP KPK

"Tentang aksi unjuk rasa yang anarkis, kita prinsipnya dalam penanganan unjuk rasa selalu mengedepankan persuasif. Itu prinsip utama," kata Idham di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI tiba di kediaman calon tunggal Kapolri, Komjen Idham Azis hari ini, Rabu (30/10). Foto: MP/Kanu
Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI tiba di kediaman calon tunggal Kapolri, Komjen Idham Azis hari ini, Rabu (30/10). (Foto: MP/Kanu)

Ia mengatakan, personel Polri tidak diperbolehkan membawa senjata. Pun tidak boleh membawa peluru, baik peluru karet maupun tajam.

"Itu sudah kita berlakukan seluruh Indonesia," imbuh Idham

"Untuk penanganan unjuk rasa anarkistis, penanganan unjuk rasa selalu mengedepankan persuasif. Saya mengadopsi titah Kapolri sebelumnya, Bapak Tito Karnavian bahwa pelaksanaan unjuk rasa tidak diperkenakan menggunaan senjata api dengan peluru tajam maupun karet," ujar tambah Idham.

Selain itu, dia akan mengandalkan kekuatan polisi wanita atau polwan pada garda terdepan pengamanan unjuk rasa.

Baca Juga:

Tiba di Rumah Komjen Idham Azis, Komisi III Berdialog soal Keluarga

Menurut dia, deteksi dini dan komunikasi juga kunci dalam pengamanan unjuk rasa.

"Berdasarkan pengalaman saya sebagai Kapolda Metro Jaya, paling penting deteksi dini dulu, siapa korlap, lalu bangun komunikasi. Kami dulu berusaha komunikasi terus. Demo boleh, jadi kita kawal," kata Idham Azis.

Calon Kapolri Idham Azis bersama pimpinan Komisi III DPR. Foto: MP/Kanu
Calon Kapolri Idham Azis bersama pimpinan Komisi III DPR. (Foto: MP/Kanu)

Dia yakin kapolda seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama dengannya dalam mengamankan unjuk rasa. Dia optimistis semua hal bisa diselesaikan dengan komunikasi.

Lewat komunikasi, demonstran pun bisa memahami bahwa Polri hanya ingin menjaga ketertiban.

"Kalau kita bangun komunikasi saya yakin tidak ada yang tidak selesai," ujar Idham Azis. (Knu)

Baca Juga:

Cerita Idham Azis Banggakan Prestasi Kedua Putranya

#Tito Karnavian #Idham Azis
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Bagikan