Komisi XI DPR Beberkan PR DK OJK Terpilih

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 April 2022
Komisi XI DPR Beberkan PR DK OJK Terpilih

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Arief/nvl

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi XI DPR RI menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan untuk memilih anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2022-2027.

Hari ini, Komisi XI DPR telah menetapkan 7 Dewan Komisioner OJK yang akan bertugas pada tahun 2022 hingga 2027 dan Mahendra Siregar terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK.

Baca Juga

Wamenlu Mahendra Siregar Terpilih Jadi Ketua OJK 2022-2027

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Puteri Komarudin menegaskan agar pimpinan OJK terpilih harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan di industri jasa keuangan.

Puteri menyebut selama ini industri keuangan Indonesia diterpa berbagai persoalan baik di bidang perbankan, asuransi, hingga pasar modal.

Beberapa persoalan sampai saat ini masih belum terselesaikan, seperti kasus Jiwasraya dan Bumiputera. Termasuk masih maraknya pinjaman online ilegal.

"Hal-hal ini adalah pekerjaan rumah yang belum sanggup dibereskan. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk diselesaikan oleh ADK OJK terpilih selanjutnya,” kata Puteri kepada wartawan.

Oleh karena itu, Puteri mengimbau agar pimpinan OJK nantinya harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan melalui peningkatan kinerja perlindungan konsumen.

Baca Juga

Anggota DPR Ini Ungkap Penyebab Sulitnya Wujudkan Visi OJK

Pimpinan OJK terpilih juga harus berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang terus mengikis kepercayaan publik.

"Bersamaan itu, OJK perlu terus meningkatkan aspek perlindungan konsumen untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Termasuk, aspek edukasi dan literasi keuangan juga perlu terus diupayakan,” ujar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga mengingatkan berbagai tantangan dan dinamika sektor keuangan yang semakin dinamis dan kompleks untuk diantisipasi OJK ke depan.

Selain itu, PR selanjutnya adalah membawa OJK menjadi regulator yang adaptif dan responsif terhadap dinamika industri jasa keuangan yang semakin kompleks seiring transformasi digitalisasi dan tren ekonomi hijau.

"Termasuk, menyiapkan model kerja sama dan kolaborasi antar institusi untuk menangani kasus-kasus di sektor keuangan digital yang lintas sektor seperti aset kripto, NFT, robot trading, binary option,” tutur Puteri.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini berharap pimpinan OJK terpilih bisa semakin memperkuat kinerja OJK dalam memajukan industri jasa keuangan di Indonesia.

“ADK terpilih nantinya harus memiliki latar belakang dan pengalaman karir yang mumpuni di sektor jasa keuangan. Yang tak kalah pentingnya, mereka merupakan pemimpin yang visioner, berintegritas, berani mengambil risiko dan menghasilkan terobosan. Dengan begitu, harapannya, OJK bisa menjadi motor untuk mengembangkan sektor keuangan yang semakin produktif, aman, dan berkelanjutan,” tutup Puteri. (Pon)

Baca Juga

DPR Minta Calon Anggota DK OJK Komitmen Berpihak kepada Nasabah

#Otoritas Jasa Keuangan #DPR RI #Komisi XI DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Bagikan