Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi XI DPR Beberkan PR DK OJK Terpilih

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 April 2022
Komisi XI DPR Beberkan PR DK OJK Terpilih

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Arief/nvl

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi XI DPR RI menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan untuk memilih anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2022-2027.

Hari ini, Komisi XI DPR telah menetapkan 7 Dewan Komisioner OJK yang akan bertugas pada tahun 2022 hingga 2027 dan Mahendra Siregar terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK.

Baca Juga

Wamenlu Mahendra Siregar Terpilih Jadi Ketua OJK 2022-2027

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Puteri Komarudin menegaskan agar pimpinan OJK terpilih harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan di industri jasa keuangan.

Puteri menyebut selama ini industri keuangan Indonesia diterpa berbagai persoalan baik di bidang perbankan, asuransi, hingga pasar modal.

Beberapa persoalan sampai saat ini masih belum terselesaikan, seperti kasus Jiwasraya dan Bumiputera. Termasuk masih maraknya pinjaman online ilegal.

"Hal-hal ini adalah pekerjaan rumah yang belum sanggup dibereskan. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk diselesaikan oleh ADK OJK terpilih selanjutnya,” kata Puteri kepada wartawan.

Oleh karena itu, Puteri mengimbau agar pimpinan OJK nantinya harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan melalui peningkatan kinerja perlindungan konsumen.

Baca Juga

Anggota DPR Ini Ungkap Penyebab Sulitnya Wujudkan Visi OJK

Pimpinan OJK terpilih juga harus berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang terus mengikis kepercayaan publik.

"Bersamaan itu, OJK perlu terus meningkatkan aspek perlindungan konsumen untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Termasuk, aspek edukasi dan literasi keuangan juga perlu terus diupayakan,” ujar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga mengingatkan berbagai tantangan dan dinamika sektor keuangan yang semakin dinamis dan kompleks untuk diantisipasi OJK ke depan.

Selain itu, PR selanjutnya adalah membawa OJK menjadi regulator yang adaptif dan responsif terhadap dinamika industri jasa keuangan yang semakin kompleks seiring transformasi digitalisasi dan tren ekonomi hijau.

"Termasuk, menyiapkan model kerja sama dan kolaborasi antar institusi untuk menangani kasus-kasus di sektor keuangan digital yang lintas sektor seperti aset kripto, NFT, robot trading, binary option,” tutur Puteri.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini berharap pimpinan OJK terpilih bisa semakin memperkuat kinerja OJK dalam memajukan industri jasa keuangan di Indonesia.

“ADK terpilih nantinya harus memiliki latar belakang dan pengalaman karir yang mumpuni di sektor jasa keuangan. Yang tak kalah pentingnya, mereka merupakan pemimpin yang visioner, berintegritas, berani mengambil risiko dan menghasilkan terobosan. Dengan begitu, harapannya, OJK bisa menjadi motor untuk mengembangkan sektor keuangan yang semakin produktif, aman, dan berkelanjutan,” tutup Puteri. (Pon)

Baca Juga

DPR Minta Calon Anggota DK OJK Komitmen Berpihak kepada Nasabah

#Otoritas Jasa Keuangan #DPR RI #Komisi XI DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Bagikan