DPR Minta Calon Anggota DK OJK Komitmen Berpihak kepada Nasabah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 April 2022
DPR Minta Calon Anggota DK OJK Komitmen Berpihak kepada Nasabah

Calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) bidang Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae saat uji kepatutan dan kelayakan. (ANTARA/YouTube Komisi XI DPR RI Channel)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi XI DPR RI melakukan fit and proper test pada 8 orang calon anggota Dewan Komisioner OJK pada Rabu (6/4) dan dilanjutkan hari Kamis (7/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pada fit and proper test di hari pertama, anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menyampaikan pertanyaan kepada salah satu calon pimpinan DK OJK.

Anis mengatakan bahwa posisi OJK saat ini sedang tidak menguntungkan. Berbagai media memberitakan kejadian-kejadian yang merugikan nasabah (khususnya asuransi). Para nasabah tersebut datang ke DPR bahkan sampai menginap di gedung OJK untuk menuntut haknya.

Baca Juga:

Anggota DPR Ini Ungkap Penyebab Sulitnya Wujudkan Visi OJK

"Posisi OJK benar-benar dalam sorotan," ujar Anis.

Di saat hampir semua orang menyalahkan OJK, bahkan BPK beberapa waktu lalu sempat menyebut bahwa dalam beberapa kasus perbankan, ada sisi kelemahan OJK dalam melakukan fungsi pengawasannya. Semangat para calon DK OJK menjadi menarik.

"Apa target calon DK OJK dalam memperbaiki marwah OJK di hadapan masyarakat Indonesia?" tanyanya.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga mengungkapkan keluhan sebagian orang terhadap OJK. Sebagian nasabah sampai melabel OJK dengan bahasa yang kurang nyaman.

Hal ini dikarenakan OJK tidak memberikan pelayanan yang baik, bahkan saat mereka menginap di kantor OJK, tidak ada seorang pun yang menemui mereka. Kondisi tersebut tentu sangat menyakitkan bagi para nasabah.

"Hal ini harus menjadi satu masukan penting untuk siapa pun yang melamar menjadi DK OJK agar berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ini," tegas Anis.

Baca Juga:

OJK Setujui GoTo IPO Sebesar Rp 15,8 Triliun di BEI

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini kemudian mengungkap kelemahan OJK dalam beberapa kasus besar yang sampai saat ini belum selesai. Seperti kasus Jiwasraya, kasus Prudensial, kasus ASABRI dan lain-lain. Anis mempertanyakan komitmen dari calon DK OJK.

"Apakah Bapak memiliki komitmen untuk memperbaiki kinerja OJK? Ini akan didengar langsung oleh nasabah di seluruh Indonesia. Masyarakat menunggu dan berharap DK OJK yang nanti akan terpilih bisa menyelesaikan masalah mereka," tuturnya.

Sebagai penutup, Anis menegaskan bahwa
setiap orang yang berminat menjadi DK OJK harus memahami kondisi industri keuangan yang ada sebelum memaparkan visi dan misinya.

Karena permasalahan yang ada saat ini tentu akan dilimpahkan kepada DK OJK baru. Dan masyarakat ingin mendengar komitmen dari para calon yang mengajukan diri menjadi anggota DK OJK.

"Komitmen Bapak dinantikan dan akan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Regulasi OJK Jangan Jadi Penghambat Perkembangan Kripto

#OJK #Otoritas Jasa Keuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Karbon RI Punya Potensi Raksasa, DPR Sayangkan Mandek karena Biaya Hitung Selangit
Proses verifikasi emisi yang ada saat ini terlampau rumit dan memakan biaya tinggi. 

Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
Karbon RI Punya Potensi Raksasa, DPR Sayangkan Mandek karena Biaya Hitung Selangit
Indonesia
Bank Sangat Pilih Pilih Salurkan Kredit Rumah
Penyaluran KPR oleh perbankan pada Maret 2026 masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,79 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Bank Sangat Pilih Pilih Salurkan Kredit Rumah
Indonesia
OJK Tegaskan Indonesia Tetap Kokoh di Kelas Emerging Market, Status Frontier Market Meluncur Jauh
Tak hanya MSCI, lembaga indeks bergengsi lainnya, FTSE Russell, juga tetap menempatkan Indonesia dalam kategori secondary emerging market
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Mei 2026
OJK Tegaskan Indonesia Tetap Kokoh di Kelas Emerging Market, Status Frontier Market Meluncur Jauh
Indonesia
Saham Sultan AMMN hingga BREN Keluar dari MSCI, OJK Janjikan Cuan Jangka Panjang
Meskipun belasan saham terdepak dari indeks Global Standard dan Small Cap, posisi Indonesia di mata dunia diklaim masih sangat kuat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Mei 2026
Saham Sultan AMMN hingga BREN Keluar dari MSCI, OJK Janjikan Cuan Jangka Panjang
Indonesia
Taktik OJK Jemput Momentum MSCI, Saham Indonesia Siap Comeback Lebih Kuat
Meskipun keluar dari kategori Global Standard, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) justru resmi turun kelas dan masuk ke dalam MSCI Global Small Cap Index
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Mei 2026
Taktik OJK Jemput Momentum MSCI, Saham Indonesia Siap Comeback Lebih Kuat
Indonesia
Debt Collector Tipu Layanan Darurat Buat Tagih Utang, Pelaku Wajib Dipidanakan
OJK seakan belum mampu menghentikan praktik-praktik yang melanggar hukum ini. Pengawasan harus diperketat agar masyarakat tidak terus dirugikan
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Debt Collector Tipu Layanan Darurat Buat Tagih Utang, Pelaku Wajib Dipidanakan
Indonesia
Waspada Tren Modus Penipuan Paket Hilang, OJK Ungkap Rp 9,1 T Duit Korban Raib
Modus penipuan berkedok paket hilang semakin marak di tengah meningkatnya aktivitas transaksi digital.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 April 2026
Waspada Tren Modus Penipuan Paket Hilang, OJK Ungkap Rp 9,1 T Duit Korban Raib
Indonesia
5 Hal Yang Bikin Pasar Saham Indonesia Diklaim Lebih Transparan Setelah Petinggi OJK dan BEI Mundur
Dengan berbagai langkah tersebut, OJK optimistis pasar modal Indonesia tidak hanya semakin transparan, tetapi juga lebih kredibel dan kompetitif di tingkat global.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
5 Hal Yang Bikin Pasar Saham Indonesia Diklaim Lebih Transparan Setelah Petinggi OJK dan BEI Mundur
Indonesia
Siap-Siap! Influencer Keuangan Bakal Kena Sanksi Pidana
UU Pasar Modal telah mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyampaikan informasi tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Siap-Siap! Influencer Keuangan Bakal Kena Sanksi Pidana
Indonesia
Kasus Dana Syariah Indonesia Rp 2,47 Triliun, DPR Desak OJK Usut Tuntas dan Kembalikan Dana Korban
Komisi XI DPR mendesak OJK untuk mengusut tuntas kasus Dana Syariah Indonesia, yang kerugiannya mencapai Rp 2,47 triliun.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
Kasus Dana Syariah Indonesia Rp 2,47 Triliun, DPR Desak OJK Usut Tuntas dan Kembalikan Dana Korban
Bagikan