DPR Minta Calon Anggota DK OJK Komitmen Berpihak kepada Nasabah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 April 2022
DPR Minta Calon Anggota DK OJK Komitmen Berpihak kepada Nasabah

Calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) bidang Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae saat uji kepatutan dan kelayakan. (ANTARA/YouTube Komisi XI DPR RI Channel)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi XI DPR RI melakukan fit and proper test pada 8 orang calon anggota Dewan Komisioner OJK pada Rabu (6/4) dan dilanjutkan hari Kamis (7/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pada fit and proper test di hari pertama, anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menyampaikan pertanyaan kepada salah satu calon pimpinan DK OJK.

Anis mengatakan bahwa posisi OJK saat ini sedang tidak menguntungkan. Berbagai media memberitakan kejadian-kejadian yang merugikan nasabah (khususnya asuransi). Para nasabah tersebut datang ke DPR bahkan sampai menginap di gedung OJK untuk menuntut haknya.

Baca Juga:

Anggota DPR Ini Ungkap Penyebab Sulitnya Wujudkan Visi OJK

"Posisi OJK benar-benar dalam sorotan," ujar Anis.

Di saat hampir semua orang menyalahkan OJK, bahkan BPK beberapa waktu lalu sempat menyebut bahwa dalam beberapa kasus perbankan, ada sisi kelemahan OJK dalam melakukan fungsi pengawasannya. Semangat para calon DK OJK menjadi menarik.

"Apa target calon DK OJK dalam memperbaiki marwah OJK di hadapan masyarakat Indonesia?" tanyanya.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga mengungkapkan keluhan sebagian orang terhadap OJK. Sebagian nasabah sampai melabel OJK dengan bahasa yang kurang nyaman.

Hal ini dikarenakan OJK tidak memberikan pelayanan yang baik, bahkan saat mereka menginap di kantor OJK, tidak ada seorang pun yang menemui mereka. Kondisi tersebut tentu sangat menyakitkan bagi para nasabah.

"Hal ini harus menjadi satu masukan penting untuk siapa pun yang melamar menjadi DK OJK agar berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ini," tegas Anis.

Baca Juga:

OJK Setujui GoTo IPO Sebesar Rp 15,8 Triliun di BEI

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini kemudian mengungkap kelemahan OJK dalam beberapa kasus besar yang sampai saat ini belum selesai. Seperti kasus Jiwasraya, kasus Prudensial, kasus ASABRI dan lain-lain. Anis mempertanyakan komitmen dari calon DK OJK.

"Apakah Bapak memiliki komitmen untuk memperbaiki kinerja OJK? Ini akan didengar langsung oleh nasabah di seluruh Indonesia. Masyarakat menunggu dan berharap DK OJK yang nanti akan terpilih bisa menyelesaikan masalah mereka," tuturnya.

Sebagai penutup, Anis menegaskan bahwa
setiap orang yang berminat menjadi DK OJK harus memahami kondisi industri keuangan yang ada sebelum memaparkan visi dan misinya.

Karena permasalahan yang ada saat ini tentu akan dilimpahkan kepada DK OJK baru. Dan masyarakat ingin mendengar komitmen dari para calon yang mengajukan diri menjadi anggota DK OJK.

"Komitmen Bapak dinantikan dan akan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Regulasi OJK Jangan Jadi Penghambat Perkembangan Kripto

#OJK #Otoritas Jasa Keuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
DPR juga dapat terhindar dari citra buruk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Indonesia
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
MAKAR melaporkan ke KPK dugaan kejanggalan pembukaan blokir saham Jiwasraya di Bank BJB. Potensi kerugian negara capai Rp 600 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
Indonesia
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
OJK sebelumnya menyebut nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi menembus Rp 4.500 triliun pada tahun 2030, dengan peluang besar menjadi pusat pertumbuhan digital di ASEAN.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Polda Metro Jaya Blokir 4.053 Aplikasi dan Konten Ilegal Sepanjang 2024-2025, Jadi Tempat Penampungan Penipuan Transaksi Lintas Negara
Direktorat Siber Polda Metro Jaya memblokir 4.053 aplikasi dan konten ilegal sejak awal 2024 hingga Oktober 2025. Ribuan rekening, nomor telepon, dan akun WhatsApp turut dinonaktifkan untuk memberantas penipuan online lintas negara.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Polda Metro Jaya Blokir 4.053 Aplikasi dan Konten Ilegal Sepanjang 2024-2025, Jadi Tempat Penampungan Penipuan Transaksi Lintas Negara
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
OJK dan DSN-MUI Didesak Tuntaskan Kasus Dana Syariah
Laporan masyarakat terus berdatangan dan menunjukkan banyak investor kehilangan dana, kesulitan menarik modal, hingga tidak memperoleh kejelasan atas hasil investasi mereka.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
OJK dan DSN-MUI Didesak Tuntaskan Kasus Dana Syariah
Indonesia
Menkeu Ingin Selesaikan Calon Debitur KPR Tak Lolol SLIK Akibat Pinjol, Segera Bertemu OJK
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melarang masyarakat untuk mengikuti gerakan “Gagal Bayar Pinjol”,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Ingin Selesaikan Calon Debitur KPR Tak Lolol SLIK Akibat Pinjol, Segera Bertemu OJK
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Indonesia
Setelah Tangkap CEO Investree, Polisi Kejar Ceo Kresna Life dan Wanaartha Life
Pihaknya memastikan Polri terus menjalin komunikasi dengan para stakeholders di AS, mulai dari homeland security, U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE), hingga Federal Bureau of Investigation (FBI)
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 September 2025
Setelah Tangkap CEO Investree, Polisi Kejar Ceo Kresna Life dan Wanaartha Life
Bagikan