Regulasi OJK Jangan Jadi Penghambat Perkembangan Kripto

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, yang melarang pihak perbankan untuk berinvestasi di saham dan komoditas termasuk melarang menfasilitasi transaksi kripto menuai kritik dari politikus.

Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, mengingatkan OJK agar tidak menghambat kemajuan industri keuangan dunia dengan melarang mata uang digital itu diperdagangkan.

Baca Juga:

DPR Pertanyakan Dasar OJK Larang Bank di Indonesia Perdagangkan Kripto

"Regulasi OJK jangan sampai menjadi penghambat perkembangan dan kemajuan industri keuangan dunia termasuk Cryptocurrency. Karena kita (Indonesia) tidak bisa mengelak dari perkembangan industri keuangan global," kata Fauzi kepada wartawan, Selasa (8/3).

Politikus Partai NasDem ini menyarankan, OJK agar dalam membuat kebijakan, bisa menyesuaikan perkembangan industri keuangan global yang demikian pesat termasuk mengakomodasi perdagangan kripto di Indonesia.

"Gimana mau berkembang industri keuangan dan perekonomian Indonesia, kalau dikit-dikit OJK kerjanya hanya melarang. Mulai dari melarang industri perbankan untuk berinvestasi di saham atau komoditas, hingga melarang perbankan melayani dan memfasilitasi transaksi mata uang digital kripto," ujarnya.

Fauzi menjelaskan, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, Bank dibolehkan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran," jelas dia.

Menurutnya, tidak ada satu pun larangan terkait kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan termasuk investasi di pasar saham dan komoditi.

"Jadi tidak ada aturan yang dilanggar perbankan ketika mereka investasi di pasar saham dan komoditi termasuk ketika memfasilitasi transaksi kripto,” tegasnya.

OJK, kata ia, harus membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan industri keuangan global. Sehingga semua sistem industri keuangan bisa saling terkoneksi dan beriringan serta saling melengkapi, bukan malah jadi penghambat dengan melarang perbankan memasilitasi transaksi kripto.

Fauzi mengapresiasi upaya Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di pasar fisik aset Kripto, yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Desember 2020.

"Bappebti lebih responssif dan selangkah maju dibandingkan OJK dalam merespons perkembangan aset Kripto," ujar Kapoksi Fraksi Partai Nasdem DPR RI ini.

Ia mengatakan, mata uang kripto meski saat ini bukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI, namun menjadi aset yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset Kripto. Untuk itu, menurut dia, industri perbankan dibolehkan memfasilitasi transaksi uang digital tersebut sehingga bisnis komoditi kripto di Indonesia bisa terus berkembang.

Fauzi mendesak OJK sebagai regulator segera membuat kebijakan untuk mengakomodir perdagangan kripto di Indonesia. Apalagi sejumlah negara di dunia sudah mengakui mata uang digital kripto, sehingga aset menjadi berharga.

"Gerak ekonomi dunia saat ini bergerak arah digital, OJK sebagai regulator yang mengatur indutri keuangan di Indonesia, mestinya bisa membaca itu dan segera membuat kebijakan bisa menyesuaikan perkembangan industri keuangan global dan perkembangan teknologi informasi," terangnya.

Fauzi mengungkapkan, beberapa negara pun telah membuat aturan yang mengizinkan bitcoin untuk digunakan sebagai mata uang. Beberapa negara yang melegalkan bitcoin untuk investasi antara lain Amerika Serikat, Kanada, Australia, Uni Eropa.

"Jadi beberapa negara di Uni Eropa, melalui European Court of Justice (ECJ) sudah mengatur mengenai pembelian dan penjualan mata uang kripto. Beberapa aturan aset kripto terkait dengan penjualan dan pembelian mata uang digital sebagai layanan yang dikecualikan dari pajak pertambahan nilai (PPN) di Uni Eropa," ujarnya.

"El Salvador lebih maju lagi sebagai satu-satunya negara di dunia yang mengizinkan bitcoin sebagai alat tukar. Kongres telah menyepakati usulan Presiden Nayib Bukele untuk mengadopsi bitcoin sebagai alat tukar atau pembayaran," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Geliat Perempuan dalam Investasi Kripto