Komisi X DPR Desak Nadiem Ambil Langkah Mitigasi Hepatitis Akut di Sekolah

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 13 Mei 2022
Komisi X DPR Desak Nadiem Ambil Langkah Mitigasi Hepatitis Akut di Sekolah

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Temuan kasus hepatitis akut terus bertambah. Bahkan, kasus misterius itu sudah merenggut tiga nyawa anak-anak di bawah 16 tahun. Namun, pemerintah hingga kini masih tetap menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

DPR RI mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam membuat langkah mitigasi penyebaran hepatitis akut di sekolah.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Sebabkan Hepatitis Akut pada Anak

"Saya mendesak Kemendikbud untuk koordinasi dengan Kemenkes untuk mengantisipasi dan membuat rekomendasi yang sifatnya lebih detail terkait dengan tindakan preventif adanya hepatitis misterius," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Jakarta, Jumat (13/5).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta langkah-langkah mitigasi itu harus cepat diterbitkan demi mencegah penyebaran hepatitis akut tersebut.

"Secepatnya memitigasi dan memastikan terkait hepatitis misterius ini bagaimana tindakan preventifnya yang harus disiapkan oleh pihak sekolah," ujarnya.

Baca Juga

Dokter Spesialis Anak: Jangan Panik saat Temukan Gejala Awal Hepatitis

Dengan cara itu, kata Syaiful, nanti akan ada standar operasional prosedur (SOP) yang bisa dikeluarkan oleh Kemendikbud berupa surat edaran kepada sekolah-sekolah.

"Apa saja tindakan preventif yang harus disiapkan sekolah," imbuhnya.

Ia pun meminta agar penanganan tidak dilakukan secara lamban. Sebab, menurutnya, kasus hepatitis akut ini telah banyak dilaporkan di daerah.

"Jangan sampai terlambat, karena kasusnya kita sudah dapat di Jawa Timur juga, besar juga di Tulungagung itu dan cukup membahayakan kalau kita analisis dari berbagai berita," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

DPRD Sarankan Kantin Sekolah di Jakarta Ditutup Antisipasi Hepatitis Akut

#Komisi X DPR #DPR RI #Hepatitis #Kemendikbudristek
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Bagikan