Komisi X DPR Desak Nadiem Ambil Langkah Mitigasi Hepatitis Akut di Sekolah
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man
MerahPutih.com - Temuan kasus hepatitis akut terus bertambah. Bahkan, kasus misterius itu sudah merenggut tiga nyawa anak-anak di bawah 16 tahun. Namun, pemerintah hingga kini masih tetap menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.
DPR RI mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam membuat langkah mitigasi penyebaran hepatitis akut di sekolah.
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Sebabkan Hepatitis Akut pada Anak
"Saya mendesak Kemendikbud untuk koordinasi dengan Kemenkes untuk mengantisipasi dan membuat rekomendasi yang sifatnya lebih detail terkait dengan tindakan preventif adanya hepatitis misterius," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Jakarta, Jumat (13/5).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta langkah-langkah mitigasi itu harus cepat diterbitkan demi mencegah penyebaran hepatitis akut tersebut.
"Secepatnya memitigasi dan memastikan terkait hepatitis misterius ini bagaimana tindakan preventifnya yang harus disiapkan oleh pihak sekolah," ujarnya.
Baca Juga
Dokter Spesialis Anak: Jangan Panik saat Temukan Gejala Awal Hepatitis
Dengan cara itu, kata Syaiful, nanti akan ada standar operasional prosedur (SOP) yang bisa dikeluarkan oleh Kemendikbud berupa surat edaran kepada sekolah-sekolah.
"Apa saja tindakan preventif yang harus disiapkan sekolah," imbuhnya.
Ia pun meminta agar penanganan tidak dilakukan secara lamban. Sebab, menurutnya, kasus hepatitis akut ini telah banyak dilaporkan di daerah.
"Jangan sampai terlambat, karena kasusnya kita sudah dapat di Jawa Timur juga, besar juga di Tulungagung itu dan cukup membahayakan kalau kita analisis dari berbagai berita," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
DPRD Sarankan Kantin Sekolah di Jakarta Ditutup Antisipasi Hepatitis Akut
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya