Komisi X DPR Desak Nadiem Ambil Langkah Mitigasi Hepatitis Akut di Sekolah

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 13 Mei 2022
Komisi X DPR Desak Nadiem Ambil Langkah Mitigasi Hepatitis Akut di Sekolah

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Temuan kasus hepatitis akut terus bertambah. Bahkan, kasus misterius itu sudah merenggut tiga nyawa anak-anak di bawah 16 tahun. Namun, pemerintah hingga kini masih tetap menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

DPR RI mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam membuat langkah mitigasi penyebaran hepatitis akut di sekolah.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Sebabkan Hepatitis Akut pada Anak

"Saya mendesak Kemendikbud untuk koordinasi dengan Kemenkes untuk mengantisipasi dan membuat rekomendasi yang sifatnya lebih detail terkait dengan tindakan preventif adanya hepatitis misterius," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Jakarta, Jumat (13/5).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta langkah-langkah mitigasi itu harus cepat diterbitkan demi mencegah penyebaran hepatitis akut tersebut.

"Secepatnya memitigasi dan memastikan terkait hepatitis misterius ini bagaimana tindakan preventifnya yang harus disiapkan oleh pihak sekolah," ujarnya.

Baca Juga

Dokter Spesialis Anak: Jangan Panik saat Temukan Gejala Awal Hepatitis

Dengan cara itu, kata Syaiful, nanti akan ada standar operasional prosedur (SOP) yang bisa dikeluarkan oleh Kemendikbud berupa surat edaran kepada sekolah-sekolah.

"Apa saja tindakan preventif yang harus disiapkan sekolah," imbuhnya.

Ia pun meminta agar penanganan tidak dilakukan secara lamban. Sebab, menurutnya, kasus hepatitis akut ini telah banyak dilaporkan di daerah.

"Jangan sampai terlambat, karena kasusnya kita sudah dapat di Jawa Timur juga, besar juga di Tulungagung itu dan cukup membahayakan kalau kita analisis dari berbagai berita," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

DPRD Sarankan Kantin Sekolah di Jakarta Ditutup Antisipasi Hepatitis Akut

#Komisi X DPR #DPR RI #Hepatitis #Kemendikbudristek
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 1 menit lalu
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Bagikan