Komisi IX Kecewa IDI Tak Hadir Rapat di DPR

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 29 Maret 2022
Komisi IX Kecewa IDI Tak Hadir Rapat di DPR

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh. (Foto: Instagram @ninikwafiroh)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI.

Alasannya pengurus IDI masih menyelesaikan berkas Muktamar yang berlangsung di Aceh beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Rating Siaran Langsung Oscar Melonjak dari Tahun Lalu

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya kecewa IDI tidak hadir dalam rapat tersebut.

Sebab, pihaknya mengundang IDI untuk RDP tidak hanya membahas rekomendasi pemecatan dr Terawan Agus Putranto, tapi ada beberapa agenda lainnya.

“Kita kecewa IDI tidak memenuhi undangan ini, sebenernya kita mengundang bukan hanya IDI tapi juga pakar hukum untuk melihat kalau organisasi IDI ini seperti apa,” kata Nihayatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pihaknya tidak ingin IDI salah melangkah dalam mengambil keputusan, mengingat organisasi tersebut tidak berada di bawah Kementerian Kesehatan.

“Karena IDI kan tidak dibawah Kemenkes ya, karena IDI kan seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi yang dibawah Kemenkumham,” ujarnya.

Baca Juga:

Mabes Polri Ungkap Modus Penyebar Propaganda ISIS

Nihayatul mengungkapkan IDI menyampaikan surat ke Komisi IX tidak bisa hadir karena sedang menyelesaikan dokumen hasil Muktamar IDI di Aceh beberapa waktu lalu. Sehingga IDI pun meminta waktu untuk menunda waktu rapat dengan DPR.

“Sehubungan dengan surat DPR tanggal 28 maret kemarin, rapat dengan pendapat umum pada hari Selasa 29 maret, maka kami mohon penundaan dari pimpinan komisi IX DPR. Karena saat ini kami sedang menyelesaikan dokumen dan berkas hasil muktamar IDI ke 31 yang telah diselengarakan tgl 22-26. Jadi kegiatannya sudah selesai tanggal 26 lalu,” ujar Nihayatul membacakan surat dari IDI.

Lebih lanjut Nihayatul menyatakan, Komisi IX sudah menawarkan penjadwalan ulang rapat pada esok hari, namun mereka tak bisa dengan alasan pengurus mereka masih di Aceh.

“Mereka minta kamis, tapi Kamis kita sudah ada agenda dengan Menkes, karena ada panja vaksin yang ditunggu masyarakat, dan siangnya kita ada rapat dengan BPJS kesehatan, ini juga penting, jadi kita sudah ngga ada waktu lagi,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Penindakan yang Ngebut di Jalan Tol Menuai Kritik

#DPR RI #Komisi IX
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Bagikan