Komisi IX Kecewa IDI Tak Hadir Rapat di DPR
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh. (Foto: Instagram @ninikwafiroh)
MerahPutih.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI.
Alasannya pengurus IDI masih menyelesaikan berkas Muktamar yang berlangsung di Aceh beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya kecewa IDI tidak hadir dalam rapat tersebut.
Sebab, pihaknya mengundang IDI untuk RDP tidak hanya membahas rekomendasi pemecatan dr Terawan Agus Putranto, tapi ada beberapa agenda lainnya.
“Kita kecewa IDI tidak memenuhi undangan ini, sebenernya kita mengundang bukan hanya IDI tapi juga pakar hukum untuk melihat kalau organisasi IDI ini seperti apa,” kata Nihayatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pihaknya tidak ingin IDI salah melangkah dalam mengambil keputusan, mengingat organisasi tersebut tidak berada di bawah Kementerian Kesehatan.
“Karena IDI kan tidak dibawah Kemenkes ya, karena IDI kan seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi yang dibawah Kemenkumham,” ujarnya.
Baca Juga:
Nihayatul mengungkapkan IDI menyampaikan surat ke Komisi IX tidak bisa hadir karena sedang menyelesaikan dokumen hasil Muktamar IDI di Aceh beberapa waktu lalu. Sehingga IDI pun meminta waktu untuk menunda waktu rapat dengan DPR.
“Sehubungan dengan surat DPR tanggal 28 maret kemarin, rapat dengan pendapat umum pada hari Selasa 29 maret, maka kami mohon penundaan dari pimpinan komisi IX DPR. Karena saat ini kami sedang menyelesaikan dokumen dan berkas hasil muktamar IDI ke 31 yang telah diselengarakan tgl 22-26. Jadi kegiatannya sudah selesai tanggal 26 lalu,” ujar Nihayatul membacakan surat dari IDI.
Lebih lanjut Nihayatul menyatakan, Komisi IX sudah menawarkan penjadwalan ulang rapat pada esok hari, namun mereka tak bisa dengan alasan pengurus mereka masih di Aceh.
“Mereka minta kamis, tapi Kamis kita sudah ada agenda dengan Menkes, karena ada panja vaksin yang ditunggu masyarakat, dan siangnya kita ada rapat dengan BPJS kesehatan, ini juga penting, jadi kita sudah ngga ada waktu lagi,” ujarnya. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera