Komisi III Mulai Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan 11 Calon Hakim Agung

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 20 September 2021
Komisi III Mulai Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan 11 Calon Hakim Agung

Tangkapan layar - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat uji kelayakan calon hakim agung. ANTARA/HO-DPR RI/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan 11 orang calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) pada Senin-Selasa (20-21 September 2021).

"Betul, uji kelayakan calon hakim agung dilaksanakan pada Senin-Selasa," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir di Jakarta, Senin (20/9).

Baca Juga:

24 Nama Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Tahap Ketiga

Dia mengatakan, Komisi III DPR setelah menggelar uji kelayakan calon hakim, akan langsung melaksanakan rapat pleno mengambil keputusan yang direncanakan pada Selasa (21/9) siang.

Berikut adalah jadwal uji kelayakan ke-11 calon hakim agung tersebut:

Senin (20/9):

1. 09.00-10.00 WIB H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

2. 10.00-11.00 WIB Yohanes Priyana, S.H., M.H.

3. 11.00-12.00 WIB Jupriyadi, S.H., M.Hum.

4. 13.00-14.00 WIB Aviantara, S.H., M.Hum.

5. 14.00-15.00 WIB Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M.

6. 15.00-16.00 WIB Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (10/7) (ANTARA/Sugiharto Purnama)
Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (10/7) (ANTARA/Sugiharto Purnama)

7. 16.00-17.00 WIB Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

8. 17.00-18.00 WIB Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

9. 19.00-20.00 WIB Dr. Subiharta, S.H., M.Hum

10. 20.00-21.00 WIB Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Baca Juga:

Pilih Calon Hakim Agung, DPR Klaim Transparan dan Bebas Kepentingan Politik

Selasa (21/9):

11. 10.00-11.00 WIB Suharto, S.H., M.Hum.

11.00-12.00 WIB Rapat Pleno Komisi III DPR RI terkait pengambilan keputusan atas Calon Hakim Agung 2021. (Knu)

#Komisi III DPR #Komisi Yudisial
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Indonesia
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Komisi III DPR mengapresiasi Bareskrim Polri dalam membongkar kasus narkoba. Bandar narkoba minta dimiskinkan.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Bagikan