Komisi III Mulai Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan 11 Calon Hakim Agung

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 20 September 2021
Komisi III Mulai Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan 11 Calon Hakim Agung

Tangkapan layar - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat uji kelayakan calon hakim agung. ANTARA/HO-DPR RI/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan 11 orang calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) pada Senin-Selasa (20-21 September 2021).

"Betul, uji kelayakan calon hakim agung dilaksanakan pada Senin-Selasa," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir di Jakarta, Senin (20/9).

Baca Juga:

24 Nama Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Tahap Ketiga

Dia mengatakan, Komisi III DPR setelah menggelar uji kelayakan calon hakim, akan langsung melaksanakan rapat pleno mengambil keputusan yang direncanakan pada Selasa (21/9) siang.

Berikut adalah jadwal uji kelayakan ke-11 calon hakim agung tersebut:

Senin (20/9):

1. 09.00-10.00 WIB H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

2. 10.00-11.00 WIB Yohanes Priyana, S.H., M.H.

3. 11.00-12.00 WIB Jupriyadi, S.H., M.Hum.

4. 13.00-14.00 WIB Aviantara, S.H., M.Hum.

5. 14.00-15.00 WIB Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M.

6. 15.00-16.00 WIB Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (10/7) (ANTARA/Sugiharto Purnama)
Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (10/7) (ANTARA/Sugiharto Purnama)

7. 16.00-17.00 WIB Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

8. 17.00-18.00 WIB Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

9. 19.00-20.00 WIB Dr. Subiharta, S.H., M.Hum

10. 20.00-21.00 WIB Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Baca Juga:

Pilih Calon Hakim Agung, DPR Klaim Transparan dan Bebas Kepentingan Politik

Selasa (21/9):

11. 10.00-11.00 WIB Suharto, S.H., M.Hum.

11.00-12.00 WIB Rapat Pleno Komisi III DPR RI terkait pengambilan keputusan atas Calon Hakim Agung 2021. (Knu)

#Komisi III DPR #Komisi Yudisial
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Bagikan