Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi III DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada 10 capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (11/9) siang WIB.
Kesepuluh capim KPK yang mengikuti fit and proper test yakni Alexander Marwata (Komisioner KPK), Firli Bahuri (anggota Polri), I Nyoman Wara (auditor BPK), Johanis Tanak (jaksa), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya B (Kabinet Sekretariat PNS), dan Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).
Baca Juga
Irjen Firli Digadang Calon Kuat Ketua KPK, IPW: Barisan Novel Baswedan Gentar
Menurut jadwal yang telah ditetapkan Komisi III DPR, fit and proper test Capim KPK akan dilaksanakan selama 2 hari dari Rabu (11/9) hingga Kamis (12/9). Ada sejumlah kriteria yang menjadi penilaian untuk para capim KPK saat fit and proper test nanti.
"Pertama soal integritas. Tapi kan soal integritas itu namanya kami yang di Komisi III itu kan karena waktunya sempit kan nggak melakukan misalnya tracking record sendiri. Tentu saja itu kan tidak mungkin kami lakukan. Maka pertama kami sandarkan pada berkas tracking record yang disampaikan oleh Pansel," kata anggota Komisi III Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (11/9)
Arsul menjelaskan rekam jejak para capim yang diserahkan Pansel akan menjadi bahan pertimbangan karena Pansel telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga. Masukan dari masyarakat juga akan menjadi pertimbangan, asalkan bukan rumor.
Baca Juga
"Kemudian juga ada bahan-bahan dari elemen masyarakat sipil. Ada yang memberikan katakanlah bukti indikasi, ada yang hanya menyampaikan saja tapi tanpa bukti, sehingga itu diperlakukan oleh Pansel ya sesuatu yang semacam rumor lah, atau informasi saja. Tentu ya sebagaimana juga Pansel, kami tidak akan bisa mengambil keputusan menyikapi kalau hanya berdasarkan rumor saja," jelasnya.
Komisi III DPR juga akan melihat kompetensi dari masing-masing capim. Kompetensi itu berkaitan dengan penguasaan materi hukum hingga konsep pencegahan korupsi.
"Kompetensi itu antara lain meliputi penguasaan hukum pidana materiil, tindak pidana korupsi dan pencucian uang, kemudian hukum acara pidana atau hukum pidana formil yang terkait dengan penguasaan, misalnya KUHAP, dan beberapa ketentuan lain yang relevan lah tentu ya. Di samping itu konsepsi dari capim itu terkait dengan pencegahan korupsi ke depan," sebut Arsul
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, surat pernyataan itu akan diperkuat dengan materai. Serta akan menjadi semacam kontrak jika nantinya calon tersebut terpilih sebagai Komisioner KPK.
Baca Juga
Dinilai Bermasalah, Abraham Samad Desak DPR Batalkan Penetapan Capim KPK
“Ya tentu surat pernyataan menurut peraturan bermaterai memang harus di atas materai ditekennya. Dan itu menjadi semacam 'kontrak politik' antara calon dengan DPR kalau dia terpilih nantinya," ujar Arsul. (Knu)
