Headline

Ketua MPR Ingatkan Jokowi Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 16 Agustus 2019
 Ketua MPR Ingatkan Jokowi Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Ketua MPR Zulkifli hasan (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan memerlukan persiapan yang matang dan pertimbangan menyeluruh agar menimbulkan dampak yang kontraproduktif.

Lebih lanjut Zulhas, demikian sapaan akrabnya meminta pemerintah perlu mempertimbangkan lokasi yang akan dipilih jadi ibu kota negara termasuk sarana-prasaran pendukung, sumber daya alam dan beberapa faktor penunjang lainnya.

Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Fahri Hamzah Singgung Peran Bung Karno

"Ya lokasi tentu, sarana-prasarana pendukung ya, pendukung itu sumber daya alam, yang mendukung itu air, lingkungan, dan lain-lain," ujar Zulkifli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan di DPR/MPR
Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen (Foto: antaranews)

Politisi PAN ini mengingatkan Presiden Jokowi untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi sehingga pemindahan ibu kota bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ya justru kita dukung ya inisiatif bapak presiden untuk optimis mengenai ekonomi kita. Juga diharapkan bahwa kita bisa tumbuh jauh lebih tinggi dari apa yang ada, dengan melakukan terobosan-terobosan mengembangkan kreativitas," kata dia.

Sementara itu, mantan calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno, menyebutkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan berdampak tidak hanya bagi masyarakat di Pulau Jawa dan Kalimantan namun juga seluruh Indonesia.

Menurut Sandi dampak terhadap kesejahteraan taraf hidup masyarakat merupakan salah satu hal pokok yang harus diutamakan oleh pemerintah.

Ia melanjutkan bahwa selain memikirkan tentang dampak pada lapangan kerja dan harga bahan pokok, yang paling utama adalah pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya termasuk sumber dari dana untuk melakukan pembangunan di ibu kota yang baru.

Baca Juga: Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, Jokowi Ingin Tercipta Keadilan Ekonomi

“Kita khawatir nanti harga properti naik semua di Kalimantan dan biaya hidup yang tidak terjangkau bagi masyarakat di sana. Itu yang jadi fokus kita ke depan,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD/DPR.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," tandas Presiden Jokowi.(Knu)

Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon: Uangnya dari Mana?

#Ketua MPR #Zulkifli Hasan #Pemindahan Ibu Kota #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Ketua MPR Minta Ruang Publik Tidak Dipenuhi Bahasa Merendahkan Martabat Manusia
Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan bicara disampaikan dengan argumentasi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua MPR Minta Ruang Publik Tidak Dipenuhi Bahasa Merendahkan Martabat Manusia
Indonesia
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak masyarakat tidak terprovokasi isu gejolak politik dan keamanan selama Agustus 2026. Polri memastikan kondisi kamtibmas terkendali.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Indonesia
Ketua MPR Ngaku Diutus Presiden, tak Pernah Ajukan Diri Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Muzani mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Ketua MPR Ngaku Diutus Presiden, tak Pernah Ajukan Diri Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Bagikan