Headline

Soal Pemindahan Ibu Kota, Fahri Hamzah Singgung Peran Bung Karno

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 16 Agustus 2019
 Soal Pemindahan Ibu Kota, Fahri Hamzah Singgung Peran Bung Karno

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: MP/Gomes Roberto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah buka suara soal rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Fahri mengingatkan peran Proklamator RI Sukarno soal awal mula manjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota negara Indonesia.

"Saya ingin pemerintah itu mengerti posisi Jakarta. Jakarta itu dibuat Bung Karno dan didesain sebagai Ibu Kota. Jadi sebetulnya sulit meninggalkan Jakarta sebagai Ibu Kota," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi dari Sektor Nontradisional

Menurut Fahri, perjalanan Jakarta hingga bisa‎ menjadi Ibu Kota sangat bersejarah. Karena itu, mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku tidak sepakat dengan wacana pemindahan Ibu Kota ke luar Jakarta.

Presiden Jokowi saat di Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Presiden Jokowi meninjau lokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah sebagai calon lokasi ibu kota negara (Foto: Biro Pers Setpres)

"Terlalu bersejarah legacy dari Bung Karno dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dari kota ini. Makanya terus terang saya cenderung ekstain yang pernah dilakukan Pak Harto ke Jonggol dipindahkan Teluk Jakarta," ucap dia.

Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) ini melanjutkan, Jakarta merupakan representasi tradisi maritim. Menurut Fahri, tradisi tersebut akan hilang jika Ibu Kota dipindah ke luar Jakarta.

"Kalau dipindahkan ke pulau besar nanti tradisi maritimnya hilang. Jadi banyak hal dari Jakarta yang harus diceritakan dulu dan harus diomongin kepada masyarakat. Sebab Jakarta ini terlalu bersejarah untuk ditinggalkan," pungkasnya.

Baca Juga: DPR Segera Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

Sebagaimana diketahui pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memaparkan perpindahan ke ibu kota negara baru akan dimulai pada tahun 2024. Presiden Jokowi sudah dua kali menyampaikan kepada publik masyarakat ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan.

Kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukannya tanpa kontroversi. Sebagian kalangan termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kajian menyeluruh dan serius terhadap rencana tersebut. Menurut JK, Kalimantan bukannya tak ada ancaman pasalnya di wilayah tersebut banyak lubang tambang dan kebakaran lahan serta hutan.(Pon)

Baca Juga: Jokowi Diyakini Bisa Wujudkan Pemindahan Ibu Kota

#Fahri Hamzah #Pemindahan Ibu Kota #Ibu Kota #Wakil Ketua DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Pembangunan tahap kedua akan semakin cepat. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Oktober 2025
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Indonesia
Dasco Dorong Pemerintah untuk Perhatikan Kondisi Bangunan Tua Pesantren demi Keselamatan Santri
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebut pemerintah memang perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi fisik bangunan pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Dasco Dorong Pemerintah untuk Perhatikan Kondisi Bangunan Tua Pesantren demi Keselamatan Santri
Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Pastikan Tak Ada Anggota Parlemen di Komisi Reformasi Polri
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tidak banyak mengetahui siapa saja sosok yang dipilih untuk masuk Komisi Reformasi Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Wakil Ketua DPR RI Pastikan Tak Ada Anggota Parlemen di Komisi Reformasi Polri
Indonesia
Dasco Ungkap RUU BUMN Segera Rampung, Kementerian BUMN akan Bertransformasi Jadi Badan Penyelenggara
Sufmi Dasco Ahmad sebut RUU BUMN juga mengakomodasi sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Dasco Ungkap RUU BUMN Segera Rampung, Kementerian BUMN akan Bertransformasi Jadi Badan Penyelenggara
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bagikan