Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi rencana pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Dasco, pemerintah memang perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi fisik bangunan pesantren, terutama yang sudah berusia tua dan berpotensi mengalami kerusakan.
“Ya, pada dasarnya kami mengimbau pemerintah melalui Menteri Koordinator Pak Muhaimin Iskandar agar memperhatikan kondisi bangunan pesantren-pesantren yang memang sudah agak lama,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).
Baca juga:
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, hingga kini belum ada kesimpulan final terkait mekanisme pembangunan tersebut. Namun, DPR akan tetap mendorong pemerintah menyalurkan bantuan bagi pesantren yang membutuhkan perbaikan infrastruktur.
“Mungkin masih belum pada satu kesimpulan. Tapi intinya DPR RI akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua, agar bisa dibantu dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa persoalan hukum terkait penggunaan dana APBN menjadi ranah aparat penegak hukum, sedangkan DPR fokus pada langkah mitigasi agar insiden serupa tidak terulang.
“Kalau soal ranah hukum itu urusan polisi. Tapi yang penting bagi kami adalah bagaimana memitigasi agar pesantren-pesantren lain tidak mengalami kejadian seperti itu lagi,” pungkasnya.
Baca juga:
Dorong Penataan Pembangunan Pesantren, Pemerintah Jangkau Pihak Swasta
Sebelumnya, pemerintah memastikan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa proyek rekonstruksi tersebut dapat ditangani secara penuh oleh negara tanpa membutuhkan dukungan dari sumber pendanaan lain.
“Insya Allah cuma dari APBN ya,” ujar Dody usai bertemu dengan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10). (Pon)
