Prabowo Beri Hak Rehabilitasi bagi 2 Guru Luwu Utara, Mensesneg: Guru Harus Dilindungi, Bukan Dihukum

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan hak rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muis dan Rasnal.

Keputusan itu diambil sesaat setelah Presiden Prabowo tiba di tanah air, Kamis (13/11) pukul 01.30 WIB, usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Australia.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Prabowo disambut oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Rehabilitasi merupakan tindakan Presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang yang terkena dampak dari suatu kejadian atau keputusan hukum.

Melalui rehabilitasi ini, Presiden Prabowo memberikan dukungan moral dan hukum agar reputasi serta kehidupan kedua guru tersebut dapat dipulihkan.

Prabowo memutuskan langkah tersebut setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama baik Abdul Muis dan Rasnal.

“Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga:

2 Guru di Luwu Utara Diberhentikan Usai Bela Rekan Honorer, DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo merupakan hasil koordinasi intensif antara berbagai pihak selama satu pekan terakhir.

Langkah ini diambil menyusul permohonan resmi yang masuk dari masyarakat dan lembaga legislatif.

“Beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara,” jelas Menteri Pras.

Pras menegaskan bahwa pemerintah selalu berupaya menyelesaikan setiap persoalan secara adil dan berkeadilan, terutama yang menyangkut para pendidik.

“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, hormati, dan lindungi. Dalam setiap dinamika, kita menghendaki penyelesaian yang terbaik,” ujarnya.

Menteri Pras berharap keputusan ini dapat membawa rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya di dunia pendidikan.

Baca juga:

Insentif Guru Honorer Naik Rp 100 Ribu, Mendikdasmen Harap Memacu Motivasi

Kasus Abdul Muis dan Rasnal sempat menjadi sorotan publik nasional. Keduanya yang telah mengabdi puluhan tahun sebagai guru dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dan diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), buntut dari pungutan sukarela Rp 20.000 yang ditujukan untuk membantu guru honorer.

Menurut Ketua PGRI Luwu Utara Ismaruddin, kasus bermula pada tahun 2018, ketika Rasnal dan Abdul Muis bersama komite sekolah menyepakati iuran sukarela sebesar Rp 20.000 per bulan dari orang tua siswa. Dana itu digunakan untuk membantu guru honorer yang tidak terdaftar dalam Dapodik.

“Saya tidak tega melihat mereka tetap mengajar tanpa bayaran. Ini soal kemanusiaan,” ujar Ismaruddin.

Keputusan Presiden Prabowo ini disambut baik oleh berbagai kalangan pendidik dan masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap keadilan dan kemanusiaan di dunia pendidikan. (Knu)