Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditargetkan rampung sebelum masa reses.
Dasco menjelaskan, dengan adanya RUU tersebut, Kementerian BUMN akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara BUMN dan tidak akan dilebur dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Enggak, dia sendiri tetap. Namanya Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (24/9).
Baca juga:
Kementerian BUMN 'Turun Derajat' Gegara Danantara, Mensesneg: Ada Kemungkinan Dilebur Jadi Badan
Ia menambahkan, RUU BUMN juga mengakomodasi sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait BUMN. Salah satunya mengenai rangkap jabatan wakil menteri, yang hanya diperbolehkan menjabat sebagai komisaris paling lama dua tahun lagi.
“Berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat UU BUMN direvisi, banyak hal yang disampaikan. Itu kemudian dipertimbangkan oleh teman-teman untuk dimasukkan dalam revisi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dasco menyebut RUU BUMN juga menegaskan fungsi BUMN yang sebagian sudah diambil alih oleh Danantara Indonesia. Saat ini, lembaga tersebut berperan sebagai regulator, pemegang saham seri A, sekaligus pihak yang menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
Baca juga:
Pemerintah Ajukan RUU BUMN dan Danantara, Status Kementerian BUMN Bakal Jadi Badan
“Dengan pertimbangan itu, muncul keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Nah, itu yang sedang dibahas sekarang,” jelasnya.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut menegaskan Badan Penyelenggara BUMN akan menjadi lembaga tersendiri. Ia menargetkan RUU BUMN dapat diselesaikan sebelum penutupan masa persidangan I tahun 2025–2026.
“Kita anggap partisipasi publik sudah cukup banyak. Nanti tetap akan ada tambahan masukan dari publik, tapi kemungkinan besar akan coba diselesaikan sebelum penutupan,” pungkasnya. (Pon)
