Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, Jokowi Ingin Tercipta Keadilan Ekonomi

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menyebut, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah di Tanah Air.

Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun atau sekitar 14,5 persen dari PDB. Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

Baca Juga: Sidang Tahunan MPR, Jokowi: Jangan Antikritik

Jokowi menjelaskan, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa dan melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa.

"Supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru," kata Jokowi ketika membacakan nota keuangan di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

"Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," ujarnya.

Jokowi menuturkan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," sebutnya.

Dia menambahkan, selain meningkatkan pembangunan SDM, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca Juga: Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2019

Pada infrastruktur di luar kawasan 3T, pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi.

"Kita juga akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan terkoneksi secara menyeluruh," imbuhnya. (Knu)