Ketua Fraksi PKS Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus e-KTP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 10 Agustus 2017
Ketua Fraksi PKS Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus e-KTP

Jazuli Juwaini. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jazuli semestinya diperiksa penyidik sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus proyek pengadaan e-KTP.

"Untuk kasus tindak pidana korupsi e-KTP yang tidak hadir adalah saksi Jazuli Juwaini," kata Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (Kabag PIKP) KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/8).

Menurut Yuyuk, penyidik KPK sudah menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran politisi PKS tersebut. Dalam surat dakwaan dan tuntutan untuk tersangka Irman dan Sugiharto, Jazuli disebut menerima USD 37 ribu.

"Yang bersangkutan tidak hadir dan memberitahukan tengah berada di luar negeri kunjungan kerja sebagai anggota DPR," jelas Yuyuk.

Selain Jazuli, saksi lain yang tak memenuhi panggilan penyidik KPK adalah PNS Ditjen Dukcapik Kemendagri FX Garmaya Sabarling dan staf pengajar Institut Teknologi Bandung (ITB) Saiful Akbar.

"Penyidik belum menerima konfirmasi dari dua orang tersebut," imbuhnya.

Diketahui, KPK terus melengkapi berkas perkara Setnov, yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Puluhan saksi telah diminta keterangannya untuk Setnov, tersangka ketiga dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini.

Mereka di antaranya pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap hingga mantan Ketua DPR Ade Komarudin.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP ini.

Mereka di antaranya mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, Direktur Data dan Informasi Kemendagri, Sugiharto.

Kemudian pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Ketua DPR Setya Novanto, dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari. Untuk Irman dan Sugiharto telah divonis, masing-masing tujuh tahun dan lima tahun penjara. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Usai Diperiksa KPK, Akom Klaim Tak Terlibat Kasus Korupsi E-KTP

#Korupsi E-KTP #Jazuli Juwaini
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Indonesia
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
Setnov juga diminta membayar denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan serta uang pengganti (UP) USD 7,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan
Indonesia
Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos, Proses Ekstradisi Masih Panjang
Supratman Andi Agtas mengatakan sidang ekstradisi buron kasus e-KTP itu baru akan digelar pada 23 Juni 2025.
Frengky Aruan - Selasa, 17 Juni 2025
Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos, Proses Ekstradisi Masih Panjang
Indonesia
Buron Korupsi e-KTP Menolak Pulang, Komisi XIII DPR: Negara Tidak Boleh Kalah
Tindakan Paulus Tannos dinilai bukan sekadar upaya menghindari proses hukum, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
Buron Korupsi e-KTP Menolak Pulang, Komisi XIII DPR: Negara Tidak Boleh Kalah
Indonesia
KPK Pastikan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Disetujui Singapura
Ketua KPK pastikan pihaknya dan Kementerian Hukum masih terus memantau proses ekstradisi Paulus Tannos.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
KPK Pastikan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Disetujui Singapura
Indonesia
Pemerintah Hadapi Kendala Pulangkan Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos dari Singapura
Pemerintah Indonesia terus berupaya memulangkan Tannos ke Tanah Air melalui jalur diplomatik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
Pemerintah Hadapi Kendala Pulangkan Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos dari Singapura
Bagikan