Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Lebih dari satu bulan, Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta belum juga memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi atas dugaan pelanggaran tata tertib (Tatib) DPRD.
Prasetyo dilaporkan oleh 7 Fraksi ke BK DPRD pada 28 September 2021, terkait rapat paripurna hak interpelasi Formula E. Tujuh Fraksi yang laporkan Prasetyo yakni Fraksi Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN dan PPP-PKB.
Baca Juga:
Wagub DKI Tepis Isu Anies Lobi DPRD Gagalkan Interpelasi Formula E
Pras menegaskan, dirinya menantikan panggilan BK DPRD atas laporan itu. Prasetyo ingin menjelaskan secara gamblang dan detail persoalan tersebut.
"Nah kalau masalah interpelasi saya minta tolong kepada badan kehormatan DPRD, panggil saya. Panggil saya, saya mau jelaskan," ucapnya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (2/11).
Prasetyo sendiri tak memahami apa alasan BK DPRD hingga kini belum memintai keterangan dirinya atas laporan 7 fraksi. Padalah dia sudah siap menyampaikan sejelas-jelasnya sesuai fakta.
Dia menyarankan, alangkah baiknya polemik Formula E tak hanya berkutat di DPRD DKI soal hak interpelasi. Harusnya Pemerintah DKI berbenah terkait laporan kurang baik soal anggaran Formula E dari BPK.
"Ini kan audit BPK yang saya tanyakan, hasilnya seperti ini, saya boleh dong bertanya. Kenapa kok kalau bertanya interpelasi menakutkan sekali," ungkapnya.
Dalam Pasal 133 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menafsirkan dengan jelas bahwa Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
Dalam ayat 2 di Pasal yang sama mengatakan, usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan, santun, dan kepatutan sesuai kode etik.
Atas dasar ketentuan tersebut, dirinya mengakomodir usulan untuk mengagendakan rapat paripurna penyampaian penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah.
Baca Juga:
Fraksi Lain Cuek, PDIP Mulai 'Menyerah' soal Interpelasi Formula E
Dalam Pasal 149 ayat (3), BAB IX Persidangan dan Rapat DPRD Tata Tertib DPRD DKI juga menjelaskan, bahwa rapat paripurna dapat diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
Yang perlu diketahui, dalam rapat Badan Musyawarah yang ia pimpin hadir perwakilan fraksi penolak hak interpelasi. Sampai pada akhirnya disetujui untuk diagendakan dalam forum.
"Tidak satu pun dari mereka yang keberatan atau mengiterupsi hingga akhirnya saya mengetuk palu penutup rapat," ungkap Pras kala itu. (Asp)
