Kerjakan Normalisasi Sungai, Ketua DPRD Sebut Pj Heru Serius Atasi Banjir

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 05 Desember 2023
Kerjakan Normalisasi Sungai, Ketua DPRD Sebut Pj Heru Serius Atasi Banjir

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penanganan banjir Jakarta diklaim sudah jauh lebih baik di tangan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Banyak program-program penanggulangan banjir yang digarap serius oleh Pemda DKI sekarang ini.

Hal itu, dapat dilihat sinergi kerja antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat. Seperti melanjutkan sodetan kali ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan melanjutkan kembali program normalisasi sungai.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Dinkes Beri Suplemen ke Petugas KPPS

"Kalau Jakarta dikatakan tidak ada banjir itu bohong. Tapi yang harus dilakukan meminimalisir banjir dan dampaknya. Jadi tujuan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi itu apa, ya harus dilaksanakan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Senin (4/12).

Prasetyo akui, Pj Heru juga intens berkomunikasi dengannya mengenai komitmen melanjutkan kembali program penanggulangan banjir Jakarta sejak baru dilantik pada Oktober 2022 lalu. Mengingat program tersebut sangat perlu dan mendesak untuk dilaksanakan, Pras menyetujuinya.

Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetyo menyetujui Rp10,238 triliun atau 12,22% dari total APBD tahun 2023 untuk program penanggulangan banjir. Di tahun 2024 mendatang, program penanggulangan banjir dilanjutkan dengan anggaran sebesar Rp2,85 triliun atau 4% dari total APBD tahun 2024.

"Saya selalu mengatakan mana yang prioritas. Kalau ternyata penanggulangan banjir prioritas ya silakan. Jakarta tetap banjir dan tetap macet, tetapi (pemerintah) sekarang mau untuk menangani," ungkapnya.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Bersikap Netral dalam Pemilu 2024

Intensitas hujan tinggi yang terjadi di Jabodetabek telah berdampak banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Seperti di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Banjir di kawasan tersebut menjadi yang tertinggi yang dialami sejak kemarau panjang berlalu.

Banjir mencapai 1,7 meter untuk kemudian berangsur surut dan sempat naik kembali menjadi 1,5 meter pada Jumat pagi tadi, namun surut lagi.

Menyikapi peristiwa itu, Prasetyo mengaku telah menjalin komunikasi dengan Pj Heru dan Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum. Dari eksekutif sampaikan, semua fasilitas sudah dikerahkan untuk mengatasi banjir tersebut.

"Saya dan Pak Heru selalu komunikasi dengan Plt Kepala Dinas SDA juga komunikasi sedang bekerja semua. Alat (berat) di kali Pesanggerahan sudah turun saya lihat langsung, semua alat turun," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Prasetyo Edi Resmi Jadi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI

#Heru Budi Hartono #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan