Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Bersikap Netral dalam Pemilu 2024
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza
MerahPutih.com - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu dilakukan agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan lancar tanpa ada potensi pelanggaran yang terjadi.
Maka dari itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Baca Juga:
PKS Sebut Pernyataan Heru Budi Lukai Hati Jokowi: Masa IKN Diisi ASN Malas
Memang diketahui Heru saat ini berstatus sebagai ASN dan juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Joko Widodo (Jokowi).
Prasetyo pun mengaku sudah sudah berkomunikasi dengan Pj Heru mengenai kenetralan di dalam kontestasi politik tahun depan.
"Saya bilang Pak Heru, posisi Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur memposisikan harus netral," ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (3/12).
Kader PDI Perjuangan ini pun bersyukur bahwa hingga saat ini tidak ada tekanan dari berbagai pihak. Lalu, ia juga memastikan Pj Heru tetap bersikap netral dengan tidak mengkampanyekan partai atau pasangan capres-cawapres manapun.
"Alhamdulillah DKI Jakarta tidak ada tekanan-tekanan ya. Saya selalu mengatakan, Pak Heru, saya nomor tiga Pak Heru sebagai ASN harus netral," ucapnya.
Baca Juga:
Sekedar informasi, Prasetyo saat ini menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) DKI Jakarta dari Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.
Sebelumnya, Pj Heru mengingatkan ASN termasuk camat dan lurah yang tidak netral dalam Pemilu 2024 akan diberhentikan dari jabatannya.
Sanksi untuk ASN juga diberlakukan seperti teguran, penundaan gaji dan penurunan jabatan.
"Jadi kalau dia lurah ya diberhentikan sebagai lurah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, dalam rapat penyelenggaraan kinerja kewilayahan," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/11). (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun