Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Bersikap Netral dalam Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 04 Desember 2023
Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Bersikap Netral dalam Pemilu 2024

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu dilakukan agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan lancar tanpa ada potensi pelanggaran yang terjadi.

Maka dari itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Baca Juga:

PKS Sebut Pernyataan Heru Budi Lukai Hati Jokowi: Masa IKN Diisi ASN Malas

Memang diketahui Heru saat ini berstatus sebagai ASN dan juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Joko Widodo (Jokowi).

Prasetyo pun mengaku sudah sudah berkomunikasi dengan Pj Heru mengenai kenetralan di dalam kontestasi politik tahun depan.

"Saya bilang Pak Heru, posisi Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur memposisikan harus netral," ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (3/12).

Kader PDI Perjuangan ini pun bersyukur bahwa hingga saat ini tidak ada tekanan dari berbagai pihak. Lalu, ia juga memastikan Pj Heru tetap bersikap netral dengan tidak mengkampanyekan partai atau pasangan capres-cawapres manapun.

"Alhamdulillah DKI Jakarta tidak ada tekanan-tekanan ya. Saya selalu mengatakan, Pak Heru, saya nomor tiga Pak Heru sebagai ASN harus netral," ucapnya.

Baca Juga:

Heru Budi Ancam ASN Tak Bekerja Baik Dipindahkan ke IKN

Sekedar informasi, Prasetyo saat ini menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) DKI Jakarta dari Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Pj Heru mengingatkan ASN termasuk camat dan lurah yang tidak netral dalam Pemilu 2024 akan diberhentikan dari jabatannya.

Sanksi untuk ASN juga diberlakukan seperti teguran, penundaan gaji dan penurunan jabatan.

"Jadi kalau dia lurah ya diberhentikan sebagai lurah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, dalam rapat penyelenggaraan kinerja kewilayahan," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/11). (Asp)

Baca Juga:

Bawaslu Imbau Masyarakat Waspada Hoaks saat Masa Kampanye

#Heru Budi Hartono #DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #Netralitas Tentara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan