Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Bersikap Netral dalam Pemilu 2024


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza
MerahPutih.com - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu dilakukan agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan lancar tanpa ada potensi pelanggaran yang terjadi.
Maka dari itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Baca Juga:
PKS Sebut Pernyataan Heru Budi Lukai Hati Jokowi: Masa IKN Diisi ASN Malas
Memang diketahui Heru saat ini berstatus sebagai ASN dan juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Joko Widodo (Jokowi).
Prasetyo pun mengaku sudah sudah berkomunikasi dengan Pj Heru mengenai kenetralan di dalam kontestasi politik tahun depan.
"Saya bilang Pak Heru, posisi Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur memposisikan harus netral," ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (3/12).
Kader PDI Perjuangan ini pun bersyukur bahwa hingga saat ini tidak ada tekanan dari berbagai pihak. Lalu, ia juga memastikan Pj Heru tetap bersikap netral dengan tidak mengkampanyekan partai atau pasangan capres-cawapres manapun.
"Alhamdulillah DKI Jakarta tidak ada tekanan-tekanan ya. Saya selalu mengatakan, Pak Heru, saya nomor tiga Pak Heru sebagai ASN harus netral," ucapnya.
Baca Juga:
Sekedar informasi, Prasetyo saat ini menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) DKI Jakarta dari Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.
Sebelumnya, Pj Heru mengingatkan ASN termasuk camat dan lurah yang tidak netral dalam Pemilu 2024 akan diberhentikan dari jabatannya.
Sanksi untuk ASN juga diberlakukan seperti teguran, penundaan gaji dan penurunan jabatan.
"Jadi kalau dia lurah ya diberhentikan sebagai lurah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, dalam rapat penyelenggaraan kinerja kewilayahan," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/11). (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta

Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD

Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
