Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Bersikap Netral dalam Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 04 Desember 2023
Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Bersikap Netral dalam Pemilu 2024

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu dilakukan agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan lancar tanpa ada potensi pelanggaran yang terjadi.

Maka dari itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Baca Juga:

PKS Sebut Pernyataan Heru Budi Lukai Hati Jokowi: Masa IKN Diisi ASN Malas

Memang diketahui Heru saat ini berstatus sebagai ASN dan juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Joko Widodo (Jokowi).

Prasetyo pun mengaku sudah sudah berkomunikasi dengan Pj Heru mengenai kenetralan di dalam kontestasi politik tahun depan.

"Saya bilang Pak Heru, posisi Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur memposisikan harus netral," ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (3/12).

Kader PDI Perjuangan ini pun bersyukur bahwa hingga saat ini tidak ada tekanan dari berbagai pihak. Lalu, ia juga memastikan Pj Heru tetap bersikap netral dengan tidak mengkampanyekan partai atau pasangan capres-cawapres manapun.

"Alhamdulillah DKI Jakarta tidak ada tekanan-tekanan ya. Saya selalu mengatakan, Pak Heru, saya nomor tiga Pak Heru sebagai ASN harus netral," ucapnya.

Baca Juga:

Heru Budi Ancam ASN Tak Bekerja Baik Dipindahkan ke IKN

Sekedar informasi, Prasetyo saat ini menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) DKI Jakarta dari Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Pj Heru mengingatkan ASN termasuk camat dan lurah yang tidak netral dalam Pemilu 2024 akan diberhentikan dari jabatannya.

Sanksi untuk ASN juga diberlakukan seperti teguran, penundaan gaji dan penurunan jabatan.

"Jadi kalau dia lurah ya diberhentikan sebagai lurah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, dalam rapat penyelenggaraan kinerja kewilayahan," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/11). (Asp)

Baca Juga:

Bawaslu Imbau Masyarakat Waspada Hoaks saat Masa Kampanye

#Heru Budi Hartono #DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #Netralitas Tentara
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Bagikan