Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Bersikap Netral dalam Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 04 Desember 2023
Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Bersikap Netral dalam Pemilu 2024

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu dilakukan agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan lancar tanpa ada potensi pelanggaran yang terjadi.

Maka dari itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Baca Juga:

PKS Sebut Pernyataan Heru Budi Lukai Hati Jokowi: Masa IKN Diisi ASN Malas

Memang diketahui Heru saat ini berstatus sebagai ASN dan juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Joko Widodo (Jokowi).

Prasetyo pun mengaku sudah sudah berkomunikasi dengan Pj Heru mengenai kenetralan di dalam kontestasi politik tahun depan.

"Saya bilang Pak Heru, posisi Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur memposisikan harus netral," ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (3/12).

Kader PDI Perjuangan ini pun bersyukur bahwa hingga saat ini tidak ada tekanan dari berbagai pihak. Lalu, ia juga memastikan Pj Heru tetap bersikap netral dengan tidak mengkampanyekan partai atau pasangan capres-cawapres manapun.

"Alhamdulillah DKI Jakarta tidak ada tekanan-tekanan ya. Saya selalu mengatakan, Pak Heru, saya nomor tiga Pak Heru sebagai ASN harus netral," ucapnya.

Baca Juga:

Heru Budi Ancam ASN Tak Bekerja Baik Dipindahkan ke IKN

Sekedar informasi, Prasetyo saat ini menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) DKI Jakarta dari Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Pj Heru mengingatkan ASN termasuk camat dan lurah yang tidak netral dalam Pemilu 2024 akan diberhentikan dari jabatannya.

Sanksi untuk ASN juga diberlakukan seperti teguran, penundaan gaji dan penurunan jabatan.

"Jadi kalau dia lurah ya diberhentikan sebagai lurah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, dalam rapat penyelenggaraan kinerja kewilayahan," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/11). (Asp)

Baca Juga:

Bawaslu Imbau Masyarakat Waspada Hoaks saat Masa Kampanye

#Heru Budi Hartono #DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #Netralitas Tentara
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan