PKS Sebut Pernyataan Heru Budi Lukai Hati Jokowi: Masa IKN Diisi ASN Malas

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 29 November 2023
PKS Sebut Pernyataan Heru Budi Lukai Hati Jokowi: Masa IKN Diisi ASN Malas

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ancaman Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika tak bekerja baik sangat melukai hati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengatakan, pernyataan Pj Heru sudah diluar nalar sebagai gubernur DKI terlebih lagi dia dipilih langsung oleh Jokowi. Dalam ungkapan Pj Heru itu dapat diartikan jika IKN menjadi lokasi pejabat yang punya kinerja jeblok.

Baca Juga:

Heru Budi Ancam ASN Tak Bekerja Baik Dipindahkan ke IKN

"ASN yang males dipindahkan ke ikn menurut saya tamparan cukup keras dan negatif presiden dalam hal ini yang sudah begitu kerja keras susah payah akan mewujudkan ikn ternyata ikn itu akan diisi oleh asn-asn yang malas atau bermasalah," kata Karyatin saat dihubungi MerahPutih.com, Rabu (29/11).

Menurut Sekertaris Komisi A DPRD DKI Jakarta ini, sebagai pejabat negara baik eksekutif maupun legislatif apalagi di era tahun politik perlu yang arif dan bijak dalam berucap jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat.

"Ini jadi tidak produktif kalimat-kalimatnya itu dikeluarkan oleh seorang pejabat apalagi setingkat gubernur DKI dimana ASN DKI adalah ASN yang secara kapasitas harus punya banyak kelebihan karena sumber dayanya, karena fasilitasnya," paparnya.

Lantas ucap dia, bila Pj Heru temukan ada ASN yang bekerja malas-malasan harusnya dilakukan pembinaan dan pembinaan itu berkelanjutan, jangan dimutasi ke kota lain.

Baca Juga:

Heru Budi Perintahkan Dinkes DKI Sosialisasi Soal Nyamuk Wolbachia

"Jangan pernah lelah karena harus bisa merubah dari tidak baik menjadi baik, dari tidak bisa menjadi bisa, dari malas harus bisa jadi giat," ucapnya.

Ia pun berpandangan, mestinya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov DKI bisa lebih maksimal kerjanya dengan fasilitas canggih yang dimiliki.

"Karena infrastruktur dan para penunjangnya cukup banyak ada TKD yang saya yakin asn-asn itu akan bisa lebih meningkatkan asal kemudian eksekutifnya dalam hal ini melakukan fungsi tupoksinya," tuturnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengancam akan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov DKI ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Pulau Kalimantan, bila kerjanya tidak maksimal.

"Jadi bapak kalau enggak bekerja dengan baik, sesuai dengan UU ASN yang terbaru bapak saya pekerjakan ke IKN," kata Heru di Jakarta, pada Selasa (28/11). (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Ancam Pecat ASN DKI yang Tak Netral di Pemilu 2024

#Aparatur Sipil Negara (ASN) #DKI Jakarta #Heru Budi Hartono #IKN Nusantara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Indonesia
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Penertiban tidak hanya menyasar di wilayah Blok M, tetapi juga seluruh kawasan Ibu Kota yang mengalami persoalan serupa.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Indonesia
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Konser Guns N' Roses akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bagikan