Mula Akmal
MerahPutih.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyiapkan sejumlah sanksi tegas bagi para aparatur sipil negara yang tidak netral dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang. Para ASN yang terindikasi tidak netral akan menuai sanksi berupa peringatan, penundaan gaji, hingga pencopotan jabatan.
Heru Budi Hartono mengumpulkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) DKI, Camat, dan Lurah di Balai Agung, DKI Jakarta, Rabu (22/11). Pada kesempatan tersebut, ia mengingatkan agar mereka tetap menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga:
ASN Boyolali Ngaku Ditekan Buat Dukung Ganjar, Gibran: Laporkan
"Teguran, terus penundaan gaji, terus penurunan angkat. Diberhentikan dari jabatan. Kalau di lurah ya diberhentikan sebagai lurah. Udah tugas kok," kata Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang dikutip Kamis (23/11).
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini meminta, jajarannya PNS untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial (Medsos) menjelang dan selama Pemilu.
"Mengenai medsos. Bapak menggunakan medsos untuk hati-hati, kalau berkomentar kena semprit gak?, komentar di media kena semprit tau ya bu lurah pak lurah," paparnya.
Baca Juga:
Video Viral ASN Boyolali Ngaku Diminta Dukung Ganjar Bikin PDIP Tidak Nyaman
Ia mengingatkan, para ASN jangan sekali-kali berani menanggapi pesan yang berbau politik. Aturannya pun sudah terbit, ASN dilarang untuk komentar atau like status Capres-Cawapres. Bila nekat lakukan hal di atas akan ada sanksi yang bakal diterima.
"Misalnya bapak-bapak ada di group masyarakat, ting (bunyi hp) ya sudah kalau hal-hal yang tidak perlu dikomentarin. Kalau bilang bu lurah, pak lurah, pak camat ada banjir atau ini atau ada anak yang sakit DBD, jawab," tuturnya. (Asp)
Baca Juga:
4.000 ASN Solo Belum Punya Rumah, Pemkot Mulai Bangun Rumah DP 0 Persen
