DPRD DKI Minta Dinkes Beri Suplemen ke Petugas KPPS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 04 Desember 2023
DPRD DKI Minta Dinkes Beri Suplemen ke Petugas KPPS

Komisi A DPRD DKI. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bekerja pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus mendapat perhatian dari Pemerintah DKI Jakarta.

Sebab berkaca pada Pemilu 2019 lalu, banyak petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan karena daya tahan tubuh lemah.

Oleh sebab itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI memberikan suplemen dan vitamin kepada petugas KPPS pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

Bawaslu DKI Telusuri Kegiatan Gibran Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta

Menurutnya, hal itu perlu agar para petugas memiliki stamina dan kondisi kesehatan yang baik saat melaksanakan tugas hingga penghitungan suara selesai.

"Selama ini dari periode ke periode Pemilu itu jarang sekali ada pemberian suplemen. Makanya Komisi A akan menyampaikan kepada eksekutif terkait untuk penyediaan suplemen, karena ternyata di Dinas Kesehatan pagu anggaran itu tidak ada," kata Mujiuono di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Senin (4/12).

Ia berharap dengan pemberian suplemen dan vitamin, tidak ada lagi petugas KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal dunia seperti saat Pemilu 2019 lalu. Di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatatkan, sebanyak 31 petugas KPPS di Jakarta meninggal dunia dan 158 jatuh sakit karena faktor kelelahan.

"Sekali lagi ini akan kita sampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terutama Pak Sekda supaya diterbitkan instruksi sekda (insekda) yang kaitannya dengan penyediaan suplemen bagi petugas KPPS yang jumlahnya mencapai 210 ribu orang," ucap Mujiyono.

Baca Juga:

TPD Ganjar-Mahfud DKI Punya Strategi Khusus Raup Suara di Jaktim dan Jaksel

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengakui memang diperlukannya tes kesehatan secara menyeluruh atau medical check up (MCU) sebagai syarat mendaftar sebagai petugas KPPS.

Oleh karena itu, ia meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta membuat permohonan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembiayaan tes kesehatan kepada ratusan ribu calon petugas KPPS.

"Kami membutuhkan permintaan dari Bawaslu untuk melakukan MCU. Sehingga dari surat itu, kami akan mendorong menjadi Instruksi Sekda sehingga pembiayaannya bisa kami lakukan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Heru Budi Perlebar Bibir Sungai-Sungai di DKI

#DPRD DKI Jakarta #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan