DPRD DKI Minta Dinkes Beri Suplemen ke Petugas KPPS


Komisi A DPRD DKI. (Foto: Ist)
MerahPutih.com - Kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bekerja pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus mendapat perhatian dari Pemerintah DKI Jakarta.
Sebab berkaca pada Pemilu 2019 lalu, banyak petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan karena daya tahan tubuh lemah.
Oleh sebab itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI memberikan suplemen dan vitamin kepada petugas KPPS pada Pemilu 2024.
Baca Juga:
Bawaslu DKI Telusuri Kegiatan Gibran Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta
Menurutnya, hal itu perlu agar para petugas memiliki stamina dan kondisi kesehatan yang baik saat melaksanakan tugas hingga penghitungan suara selesai.
"Selama ini dari periode ke periode Pemilu itu jarang sekali ada pemberian suplemen. Makanya Komisi A akan menyampaikan kepada eksekutif terkait untuk penyediaan suplemen, karena ternyata di Dinas Kesehatan pagu anggaran itu tidak ada," kata Mujiuono di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Senin (4/12).
Ia berharap dengan pemberian suplemen dan vitamin, tidak ada lagi petugas KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal dunia seperti saat Pemilu 2019 lalu. Di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatatkan, sebanyak 31 petugas KPPS di Jakarta meninggal dunia dan 158 jatuh sakit karena faktor kelelahan.
"Sekali lagi ini akan kita sampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terutama Pak Sekda supaya diterbitkan instruksi sekda (insekda) yang kaitannya dengan penyediaan suplemen bagi petugas KPPS yang jumlahnya mencapai 210 ribu orang," ucap Mujiyono.
Baca Juga:
TPD Ganjar-Mahfud DKI Punya Strategi Khusus Raup Suara di Jaktim dan Jaksel
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengakui memang diperlukannya tes kesehatan secara menyeluruh atau medical check up (MCU) sebagai syarat mendaftar sebagai petugas KPPS.
Oleh karena itu, ia meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta membuat permohonan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembiayaan tes kesehatan kepada ratusan ribu calon petugas KPPS.
"Kami membutuhkan permintaan dari Bawaslu untuk melakukan MCU. Sehingga dari surat itu, kami akan mendorong menjadi Instruksi Sekda sehingga pembiayaannya bisa kami lakukan," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Ketua DPRD Minta Heru Budi Perlebar Bibir Sungai-Sungai di DKI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
