Kepsek Banten Diinstruksikan Jadi Relawan COVID, Guru Diimbau Jaga Semangat

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 29 Juli 2021
 Kepsek Banten Diinstruksikan Jadi Relawan COVID, Guru Diimbau Jaga Semangat

Gubernur Banten Wahidin Halim. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menginstruksikan para kepala sekolah (Kepsek)menjadi relawan informasi COVID-19 dengan cara memilah dan memberikan informasi yang benar agar masyarakat tidak termakan informasi yang tidak benar (hoaks).

“Sebagai kepala sekolah juga membantu pemerintah untuk menjelaskan terkait COVID-19 ke lingkungannya. Membantu Pemerintah untuk memberantas COVID-19," kata Wahidin, saat memberikan pengarahannya secara virtual kepada Kepala SMAN, SMKN, SKhN, serta KCD se-Provinsi Banten dari Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten di Serang, Rabu (28/7).

Baca Juga:

Jokowi: Jangan Sampai Ada Guru dan Petugas Sekolah Terlewat Divaksin

Menurut Wahidin, saat ini banyak sumber-sumber informasi, salah satunya melalui media sosial. Tetapi, tidak semua informasi tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya. Diharapkan kepala sekolah bisa menyampaikan bahwa sebuah informasi tersebut benar atau hoaks.

Gubernur juga meminta Kepsek sebagai manajer harus mampu meyakinkan para guru untuk menyampaikan jejak-jejak perjuangan para guru sejak masa perjuangan hingga saat ini.

"Kita harus bangkit dan bergerak bersama-sama memberikan pelayanan, pencerahan, dan penyegaran ke masyarakat. Karena Kepala Sekolah bagian dari aparat pemerintah," kata Wahidin, dilansir Antara.

guru sekolah tatap muka
Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM). (Foto: Antara)

Dikatakan Wahidin, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, semua pihak termasuk para Kepsek dituntut pengabdiannya. Sebab COVID-19 telah banyak meminta korban termasuk para guru. “Kita tidak boleh putus asa atau patah semangat untuk menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19 ini," kata Wahidin Halim.

Saat ini enam dari delapan kabupaten/kota di Banten berada pada zona merah penyebaran COVID-19. Sedangkan dua daerah lainnya yakni Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang berada pada zona oranye atau risiko sedang penyebaran COVID-19.

Hingga saat ini total kasus konfirmasi COVID-19 di Banten sebanyak 100.775 kasus dari sejak adanya pandemi. Dari jumlah kasus COVID-19 tersebut, sebanyak 78.086 orang dinyatakan sembuh dan 22.381 masih dirawat serta 2.308 orang meninggal dunia. (*)

Baca Juga:

Gubernur Banten Perintahkan Pengawasan Sekolah Daring

#Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) #Sekolah Tatap Muka
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Masalah ini, juga masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Indonesia
Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan Normal, Begini Penjelasan Pemerintah
Pemerintah menegaskan bahwa sekolah tatap muka tetap berjalan normal. Kegiatan ekstrakurikuler juga tidak ada pembatasan.
Soffi Amira - Selasa, 31 Maret 2026
Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan Normal, Begini Penjelasan Pemerintah
Indonesia
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
ICW mengkritik putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan citizen lawsuit pendidikan dasar gratis di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
Indonesia
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses SPMB
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Juni 2025
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Indonesia
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
PPDB harus transparan, termasuk agar pendaftar dapat memeriksa setiap aspek
Angga Yudha Pratama - Senin, 23 Juni 2025
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
Indonesia
Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil
Puan menyayangkan tidak adanya pembenahan menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Juni 2025
Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil
Indonesia
Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Untuk peserta didik di jenjang Sekolah Dasar dimulai dari usia 7 tahun pada bulan Juli tahun berjalan, atau usia 6 tahun jika punya kecerdasan istimewa dan psikis uang direkomendasikan medis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Lifestyle
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di wilayah DKI Jakarta, berikut daftar dokumen penting yang harus disiapkan sesuai jenjang pendidikan
ImanK - Senin, 26 Mei 2025
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
Indonesia
Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Keempat jalur pada sistem SPMB dikembangkan berdasarkan landasan konstitusional serta evaluasi terhadap permasalahan dalam praktik pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) periode 2017-2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Indonesia
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Ombudsman menyarankan pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah pendidikan nasional dibanding mengganti sistem PPDB.
Frengky Aruan - Minggu, 24 November 2024
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Bagikan