Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ditetapkannya hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Dewi Suryana dan panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu Hendra Kurniawan sebagai tersangka penerima suap menjadi tamparan keras bagi Mahkamah Agung (MA).
Pasalnya, kasus ini menjadi bukti bahwa lembaga peradilan itu masih belum sepenuhnya bersih dari praktek jual beli hukuman.
Untuk itu, MA memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada anak buahnya yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"MA tidak akan pernah memberikan bantuan hukum kepada aparaturnya yang kena OTT," ujar Ketua Muda Bidang Pengawasan MA, Hakim Agung Sunarto saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/9) malam.
Menurutnya, hal itu sudah menjadi prinsip MA agar peristiwa memalukan semacam ini tak kembali terulang.
"Ini kita enggak main-main, ini warning peringatan kepada seluruh aparat pengadilan," tegasnya.
Sunarto menghimbau kepada para aparat pengadilan untuk menjauhi praktek korupsi. Dia memastikan, pihaknya akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan haram tersebut.
"Jangan main-main lagi. Teman-teman yang masih tidak mengubah dirinya akan digilas oleh perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung," tandasnya.
Diketahui, Dewi dan Hendra diduga menerima suap sebesar Rp 125 juta dari Syuhadatul Islamy selaku kerabat terdakwa Wilson. Uang itu diduga sebagai pelicin untuk meringankan vonis Wilson yang menjadi terdakwa dalam kasus perkara dugaan korupsi kegiatan rutin tahun anggaran 2013 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.
Atas perbuatannya, keduanya disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1. (Pon)
Baca juga berita terkait OTT Hakim PN Bengkulu di: KPK Sebut Ada Negosiasi "Alot" Suap Hakim PN Bengkulu
