Kecewa Tuntutan Tak Diakui, Ribuan Driver Ojol Geruduk Gedung DPR

MerahPutih.Com - Demonstrasi driver ojek online membuat arus kendaraan di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, ditutup.

Imbas aksi demonstrasi ini, arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi ditutup mulai dari flyover Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi) TNI AL. Namun, beberapa kendaraan masih bisa melintas di jalur Busway.

Baca Juga:

Kejar Pelaku Pencurian, Polisi Malah Salah Tembak Driver Ojol

Pasalnya, driver ojol yang berjumlah 2 ribuan ini menutup seluruh jalan di depan Gedung DPR/MPR.

Sudah bisa ditebak, arus lalu lintas dari arah Senayan menuju Slipi macet total. Polisi pun membelokkannya ke arah Jalan Pemuda.

Dalam aksi ini para driver ojek online menuntut agar kendaraan roda dua ditetapkan menjadi angkutan transportasi khusus terbatas.

Aksi para driver ojol itu juga merupakan reaksi atas rencana Komisi V DPR RI yang ingin menetapkan sepeda motor bukan sebagai alat transportasi umum.

Keputusan tersebut muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Juru Bicara Tahun Ideal Perjuangan Ojol Seluruh Indonesia (Tiposi), Luthfi mengatakan, aksi ini dilakukan karena di Indonesia ojek sudah menjadi sarana transportasi.

"Kita memahami di negara manapun tidak ada roda dua yang menjadi transportasi umum. Tetapi hari ini kita minta roda dua menjadi angkutan transportasi khusus terbatas," kata Luthfi kepada wartawan.

Menurutnya, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ harus mempertimbangkan hal tersebut. Luthfi menambahkan alasan keselamatan yang dikemukakan Komisi V DPR RI menolak roda dua menjadi transportasi umum tidak relevan.

Pasalnya, menurut dia, selama ini, mereka melewati uji safety riding sebelum menjadi pengemudi ojol.

Luthfi lebih jauh menjelaskan penolakan roda dua sebagai transportasi umum merupakan upaya DPR mematikan profesi ojek online. Rencana ini, kata dia, juga membuat para pengemudi ojol sakit hati.

"Saya bicara ke arah situ. Apapun muatannya, paling tidak itu menjadi indikasi bahwa wakil rakyat ini tidak mewakili aspirasi rakyat jelata. Tidak membela aspirasi rakyat," jelas Luthfi.

Lutfi menerangkan kalau wacana penolakan tersebut disahkan maka nantinya ojek online hanya akan menjadi kurir atau cuma hanya menghantar jemput makanan dan barang.

Sementara, Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Kombes Hibrak Wahyu Setiawan meminta, agar massa aksi Ojek Online untuk mempertimbangkan masa reses para anggota DPR RI saat ini.

Menurutnya, saat ini tidak ada anggota DPR yang berkantor di Gedung DPR. Hanya ada piket pimpinan DPR RI.

"Saya meminta koordinator lapangan (Korlap) aksi untuk mempertimbangkan masalah ini. Saat ini tidak ada satu pun anggota DPR yang ada di sini. Yang ada hanya piket pimpinan DPR," katanya kepada para Korlap, di sela-sela aksi.

Baca Juga:

Polri Dianggap Mubazir dan Hanya Pentingkan Pencitraan Ketimbang Penegakan Hukum

Hibrak yang tak mengenakan pakaian dinas kepolisian ini meminta, agar informasi ini disampaikan kepada para massa aksi yang lain. Menurutnya, kalaupun butuh mediasi, kalau bisa diwakili oleh beberapa orang.

Selain itu, korlap aksi meminta, agar mereka diizinkan untuk masuk. Menurutnya, mereka berkumpul untuk memperjuangkan masa depan para ojek online di seluruh Indonesia.

"Menurutnya, mediasi kalau bisa diikuti oleh semua massa aksi. Sebab, kami sudah sering melakukan aksi, tetapi tetap saja pengaduan kami tidak diindahkan," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Polri Beberkan Alasan Habiskan Duit APBN Miliaran Rupiah Bayar Influencer