Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Arsip - Aksi Demo Buruh. Foto: MP/Didik
MerahPutih.com - Ribuan buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/9).
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu diperkirakan melibatkan sekitar 5 ribu pekerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menurut informasi yang dihimpun, sejumlah tokoh buruh akan memimpin langsung jalannya aksi, di antaranya adalah Fredy Sembiring, Ferri Nuzarli, Nu’man Fauzi, Rohman, dan Eddy Kuncoro.
Baca juga:
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Para koordinator aksi menyatakan, bahwa massa akan membawa sejumlah tuntutan strategis yang dinilai menyangkut kepentingan pekerja secara luas.
Adapun, poin utama tuntutan yang akan disuarakan adalah mendukung langkah Kepolisian RI dalam menegakkan hukum, mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, serta mendesak penghapusan sistem outsourcing.
Selain itu, buruh juga menekankan perlunya penegakan supremasi sipil di berbagai lini kehidupan berbangsa.
Baca juga:
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebutkan, ratusan personel diturunkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas.
Sejumlah titik akses menuju Gedung MPR/DPR RI mulai dijaga ketat aparat gabungan. Kendaraan taktis juga disiagakan untuk mendukung pengamanan apabila terjadi eskalasi massa. (knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL