Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengamat Kepolisian Neta S Pane mengkritik rencan Polisi menggelontorkan dana Rp2,7 miliar untuk pencitraan bagi influencer.
Neta mengatakan, dengan menghabiskan dana miliaran rupiah untuk membayar influencer yang dilakukan Polri selama ini adalah sebuah kesalahan fatal dalam membangun strategi pencitraan untuk meraih kepercayaan publik.
Baca Juga:
Polri Beberkan Alasan Habiskan Duit APBN Miliaran Rupiah Bayar Influencer
"Penggunaan influencer adalah strategi jalan pintas yang sarat politisasi yang tidak akan membawa hasil apapun bagi polri selain buang-buang anggaran," kata Neta kepada merahputih.com di Jakarta, Kamis (27/2).
Neta mengatakan, Polri adalah aparatur keamanan dan bukan partai politik ada produser alat kecantikan.
"Penggunaan influencer mungkin hanya bermanfaat buat pencitraan jangka pendek bagi partai politik atau produk kosmetika," sebut Neta.
Sedangkan bagi Polri, jika sudah menghabiskan dana miliaran rupiah untuk influncer dan begitu ada oknum polisi yang berbuat negatif, pencitraan yang sudah dibangun akan hancur seketika.
"Sehingga strategi jalan pintas menggunakan influncer bagi polri akan lbh banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Artinya polri harus serius dengan karya nyata dan bukan pencitraan semua," jelas Neta.
Polri sebenarnya sudah punya Program Promoter. Semestinya, mereka konsisten dan berkesinambungan dengan program itu untuk melahirkan karya nyata yang promoter.
Neta berujar, jika polri tetap mengandalkan pencitraan semu yang menghabiskan dana miliaran untuk influncer, itu menunjukkan sesungguhnya program Promoter yang dianggungangungkan petinggi polri sesungguhnya tidak berjalan sama sekali dan hanya isapan jempol belaka.
"Untuk itu polri harus menghentikan penghambur hamburan uang negara untuk influncer yang tak akan bermanfaat itu dan kembali konsisten membangun karya nyata polri dgn program Promoter," jelas Presidium Indonesia Police Watch ini.
Seperti diketahui, Mabes Polri menganggarkan Rp2,7 miliar untuk promosi akun Divisi Humas Polri melalui media sosialdengan anggaran tahun 2020. Pada 2019 lalu, Polri juga melakukan hal serupa dengan anggaran sebesar Rp2,6 miliar.
Baca Juga:
Langkah Kepolisian tersebut menuai kritik di media sosial. Banyak netizen yang menganggap Polri tak perlu melakukan itu terutama karena menggunakan APBN.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan bahwa misi promosi mengandung informasi tentang kegiatan Polri.
Mulai dari Kepolisian Sektor, Polres, Polda, hingga Mabes Polri. Sekaligus mempromosikan akun-akun resmi milik kepolisian.(Knu)
Baca Juga:
Tim Advokasi Novel Baswedan Juluki Kejati DKI Cuma Tukang Stempel Berkas Polri
