Kata Antasari Azhar Soal Mega Korupsi e-KTP


Antasari Azhar. (MP/Riki Fitrianto)
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar turut buka suara terkait mega korupsi pengadaan e-KTP yang saat ini jadi perhatian publik. Ia meminta masyarakat menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
"Serahkan pada proses hukum yang sedang berjalan, hormati itu," kata Antasari ketika menjadi pembicara dalam sarasehan hukum yang digelar Semarang Lawyer Club di Semarang, Jumat (7/4).
Melalui proses hukum yang berjalan, kata Antasari, berbagai pertanyaan masyarakat seputar kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu bisa terjawab.
Meski demikian, Antasari enggan mengomentari sejumlah nama penyelenggara negara yang disebut dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman diadili dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
KPK telah meminta keterangan ratusan saksi yang di antaranya terdiri dari politikus dan pejabat negara.
Sejumlah nama yang disebut dalam kasus tersebut di antaranya Ketua DPR Setya Novanto, Gubernur BI Agus Martowardojo, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai

Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin

Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan

ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi

Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan

MA Kabulkan PK Setya Novanto, Vonis Disunat Jadi 12 Tahun 6 Bulan

Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos, Proses Ekstradisi Masih Panjang

Buron Korupsi e-KTP Menolak Pulang, Komisi XIII DPR: Negara Tidak Boleh Kalah

KPK Pastikan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Disetujui Singapura

Pemerintah Hadapi Kendala Pulangkan Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos dari Singapura
