Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) nonaktif Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jaksa menilai, Haris terbukti memberikan suap kepada mantan Ketu Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi untuk menduduki posisi Kakanwil Kemenag Jatim.
Baca Juga: Pejabat Kemenag Jatim Akui Kumpulkan Uang untuk Kegiatan Menag Lukman
"Menjatuhkan pidana saudraa Haris berupa hukuman penjara tiga tahun dikurangi selama saudara Haris di dalam penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa Abdul Basir membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/7).
Menurut Jaksa Haris tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan justice collaboratore (JC) sebagai pihak yang bekerjasama dengan KPK. Sehingga jaksa tidak mengabulkan JC terhadap Haris.
"Terdakwa tidak memenuhi kualisifikasi sebagai JC," ujar Jaksa Basir.
Untuk hal yang memberatkan, Haris dianggap tidak mencerminkan kelakukan pejabat negara, utamanya dalan mendukung pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi. Selain itu, merusak citra agama, akhlak dan moralitas sebagai pejabat publik.
"Untuk hal yang meringankan, belum pernah di hukum, terus terang dan menyesal," jelas Jaksa Basir.
Jaksa meyakini, Haris memberikan uang Rp 255 juta kepada Romi untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terkendala lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama 1 tahun pada 2016.
Baca Juga: Terungkap Kode 'Silent' di Sidang Suap Jual Beli Jabatan di Kemenag
Haris mendekati Romi untuk mempengaruhi Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama yang merupakan kader PPP. Lukman disebut jaksa pernah memerintahkan stafnya Gugus Joko Waskito untuk meminta saran Romi yang memimpin Ketum PPP.
Jaksa meyakini, Haris secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(Pon)
Baca Juga: KPK Dalami Aliran Uang Suap Romi Lewat Kakanwil Kemenag Jatim
