Kasus Kematian COVID-19 Meningkat, Anggota DPR Minta Booster Dikebut

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 Agustus 2022
Kasus Kematian COVID-19 Meningkat, Anggota DPR Minta Booster Dikebut

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 Moderna saat vaksinasi booster kedua di Rumah Sakit Mardirahayu, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (3/8). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan. Diketahui, pada Juni 2022 angka kematian harian masih di bawah 10 orang, sedangkan pada Juli di atas 10 dan Agustus naik signifikan melewati 20 orang.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengungkapkan, pada 2 Agustus 2022, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi dalam tiga bulan terakhir, yakni 24 orang.

Baca Juga

Masyarakat Diminta Segera Booster COVID-19

"Kasus aktif COVID-19 ada 49.048. Jumlah ini naik 1.239 kasus dibandingkan sehari sebelumnya. Kita harus waspadai ini agar tidak semakin melonjak,“ kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8).

Menurut Netty, salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat realisasi vaksin booster ke-1 atau vaksin ke-3 yang saat ini masih di bawah 30 persen. Pasalnya, cakupan vaskin booster ke-1 masih di angka 27 persen, masih jauh dari target pemerintah yang 50 persen.

"Perlu ada strategi khusus untuk mendidik masyarakat agar bersedia divaksin booster. Jangan sampai ada unsur paksaan yang malah dapat menimbulkan resistensi masyarakat,“ ujarnya.

Baca Juga

Vaksin Booster Kedua Disiapkan, Boster Pertama Harus Jadi Prioritas

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong masyarakat agar segera melakukan vaksin booster.

“Vaksin booster perlu dilakukan sebagai upaya melindungi diri dan keluarga dari paparan COVID-19, sekaligus sebagai upaya membangun kekebalan komunitas," kata Netty.

Lebih lanjut Netty meminta pemerintah meningkatkan testing, tracing serta mengawasi penerapan protokol kesehatan.

“Testing dan tracing penting dilakukan terus menerus untuk mengetahui angka riil kasus serta sebaran penularannya. Prokes juga harus terus digalakkan dan diawasi di tengah melonggarnya disiplin masyarakat" pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

WNI di Jepang Diimbau Cepat Booster Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19

#Vaksin Covid-19 #Kasus COVID-19 #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Bagikan